Pemilu, sebuah momen demokrasi yang menjadi tonggak krusial dalam kehidupan suatu negara. Suara rakyat, hak yang dijunjung tinggi, termanifestasi dalam bentuk pemilihan wakil-wakilnya di parlemen.Â
Namun, apakah momen demokrasi ini juga seharusnya menjadi 'tanda baca' yang memberikan arah terhadap perubahan-perubahan substansial, terutama ketika berbicara tentang rencana revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK)?
Seakan sebuah episode dalam drama politik tanah air, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah merencanakan revisi keempat UU MK. Dalam sederet usulan yang akan dibahas, salah satu isu yang paling memicu perdebatan adalah perubahan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).Â
Seiring dengan agenda nasional yang padat dan atmosfer politik yang terus berkembang, wacana ini menjadi sorotan hangat di berbagai kalangan, terutama dari masyarakat sipil yang secara tegas menyuarakan penolakan terhadap perubahan ini.
Mengapa waktu pemilu harus menjadi 'tanda baca' dalam kaitannya dengan rencana revisi UU MK? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah beberapa aspek yang menjadi titik fokus dalam perbincangan ini.
Revisi UU MK dan Masa Jabatan Hakim
Pertama-tama, mari kita sentuh mengenai substansi dari rencana revisi UU MK ini. Salah satu aspek utamanya adalah terkait dengan masa jabatan hakim MK.Â
Rencana awalnya adalah memperpanjang masa jabatan hakim MK dari yang semula satu periode 5 tahun menjadi dua periode 7 tahun. Alasan yang diusung adalah untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam putusan MK.Â
Meski argumen ini terdengar masuk akal, namun sejumlah pihak khawatir bahwa perubahan ini dapat membuka pintu bagi potensi penurunan independensi MK.
Poin menarik dari rencana ini adalah saatnya perubahan ini diajukan. Mengapa waktu pemilu menjadi poin sentral dalam penolakan banyak pihak?Â
Ada kerisauan yang muncul terkait kekhawatiran bahwa revisi ini dapat dimanfaatkan secara politis, terutama dalam konteks menjelang pemilu.Â
