Pendidikan di Indonesia seringkali dilihat melalui kacamata Jakarta, pusat kebijakan dan keputusan nasional. Namun, kita harus menyadari bahwa realitas pendidikan di setiap daerah, seperti Sumba, memiliki dinamika dan tantangan unik yang tidak selalu tercermin dalam kebijakan pusat.Â
Melalui lensa kacamata Jakarta, kita mungkin melihat angka-angka dan kebijakan makro, tetapi kita mungkin kehilangan pandangan mikro yang menggambarkan kehidupan sehari-hari anak-anak di daerah terpencil tersebut.
Sumba, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Namun, ketika kita membahas pendidikan di Sumba, kita tidak dapat menghindari kenyataan bahwa sebagian besar sekolah di sana masih menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur dan fasilitas pendidikan.Â
Sejumlah sekolah yang berdiri selama bertahun-tahun belum mengalami perkembangan signifikan, dan kondisi ruang kelas yang minim fasilitas menjadi cermin dari ketidaksetaraan pendidikan yang masih merajalela.
Mari kita merayakan semangat Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Namun, ketika kita membawa konsep ini ke Sumba, kita harus menempatkan diri kita dalam posisi yang lebih baik untuk memahami bagaimana pendidikan merdeka seharusnya diimplementasikan di lingkungan yang mungkin berbeda secara signifikan dari pusat kebijakan.
Apakah memungkinkan menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar di tempat yang infrastrukturnya masih terbelakang seperti di Sumba?
Pertama-tama, mari kita telaah lebih dalam kondisi infrastruktur pendidikan di Sumba. Banyak sekolah di pulau ini masih berjuang dengan masalah dasar seperti kekurangan ruang kelas yang layak, kekurangan peralatan belajar, dan yang lebih memprihatinkan lagi, kurangnya kursi untuk para siswa.
Penting untuk di catat, masalah tersebut bukan hanya soal kenyamanan, tetapi merupakan hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ruang kelas tanpa kursi bukanlah lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Bagaimana anak-anak diharapkan fokus pada pelajaran ketika mereka harus duduk di lantai tanah atau berdiri sepanjang hari? Inilah tantangan nyata yang dihadapi pendidikan di Sumba.
Ketidaksetaraan dalam infrastruktur pendidikan menciptakan hambatan nyata dalam upaya memberikan pendidikan yang setara dan bermutu.
Pertanyaannya muncul, apakah layak menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dalam kondisi seperti ini?
