Kejelasan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi laporan juga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran.
Terlepas dari hal tersebut, tantangan nyata mungkin timbul dalam menghadapi potensi penyalahgunaan sistem pelaporan.
Ada kemungkinan pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan atau calon tertentu dapat menyalahgunakan mekanisme pelaporan untuk kepentingan politik mereka.
Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang cermat dan adil dalam memverifikasi dan menanggapi laporan pelanggaran.
Penting untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut represalias.
Perlindungan terhadap pelapor adalah aspek yang kritis dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan aturan kampanye pemilu.
Mekanisme pelaporan harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan balas dendam.
Selain melibatkan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, perlu ada peningkatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan kampanye pemilu.
Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi pelanggaran tersebut dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan kampanye pemilu. Ini tidak hanya mencakup sanksi hukum, tetapi juga upaya untuk mengoreksi kesalahan dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Dalam konteks ini, pendekatan preventif juga perlu diperkuat. Pendidikan politik yang lebih baik, baik di sekolah maupun melalui kampanye sosial, dapat membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya aturan kampanye.
Dengan meningkatkan literasi politik, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran dengan lebih baik.
