Leluhur Sumba telah mewariskan kebijaksanaan dalam melantunkan syair adat, seperti yang terkandung dalam pepatah "Mali Nai Ladu, Nawaihang Da Helu Wogu" (Kenikmatan Sesaat). Pepatah ini begitu tepat menggambarkan realitas politik uang di pulau ini, di mana taruhan untuk kepentingan anak cucu di masa depan dilakukan hanya demi kenikmatan sesaat.
Politik mahal membuat para politisi terjebak dalam masalah. Untuk meraih kekuasaan, diperlukan pengeluaran besar. Namun, di sisi lain, tanggung jawab mereka untuk mewakili suara rakyat juga tak terelakkan. Situasi ini mendorong sikap pragmatis, di mana pertimbangan untung-rugi menjadi penentu utama, sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Semua ini terkait erat dengan sistem pemilu dan politik yang mewajibkan politisi mengeluarkan modal besar untuk bisa berkiprah.
Ketika uang menjadi penentu kesuksesan politik, representasi demokratis menjadi terdistorsi, menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan banyak pihak. Suara minoritas yang kaya memiliki bobot lebih besar daripada suara mayoritas yang kurang mampu secara finansial.
Pemilu, seperti pasar, menjadi tempat pertemuan antara pembeli dan penjual suara, di mana hukum dagang diterapkan, dan untung-rugi menjadi parameter utama. Sayangnya, nilai-nilai moral dan idealisme terabaikan.
Dominasi politik uang sangat nyata dalam mengancam demokrasi. Suara rakyat, yang seharusnya menjadi kekuatan terbesar dalam membangun negara, menjadi redup di bawah dominasi finansial. Akibatnya, kepentingan rakyat bukan lagi prioritas yang harus diperjuangkan.
Suap, pengeluaran kampanye yang tak terbatas, dan keterlibatan finansial dalam pembentukan kebijakan adalah contoh konkret bagaimana politik uang merongrong harapan masyarakat akan pemilihan yang adil dan jujur. Ini bukan hanya cerita seram di balik dinding koridor kekuasaan, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan demokrasi kita.
Menghadapi dinamika politik uang yang semakin kompleks, Anggota tim pengarah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyarankan tiga pendekatan sebagai solusi komprehensif. Pertama, di tingkat kebijakan, perlu ditingkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran partai politik dan kontribusi negara untuk mendukung fungsi pendidikan dan rekrutmen politik. Kedua, dari perspektif penegak hukum, penerapan sanksi administratif dan hukum terhadap pelaku politik uang menjadi krusial untuk menciptakan efek jera. "Fungsi pengawasan yang diperkuat harus menjadi tanggung jawab Bawaslu dan Lembaga Penegak Hukum," tegas Jaleswari dalam penutupan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15 September 2023).
Pendekatan ketiga melibatkan sosialisasi dan advokasi yang massif tentang pencegahan politik uang di tingkat akar rumput. Meskipun Bawaslu memiliki peraturan yang baik, tantangan besar sering muncul dalam praktiknya. Terlepas dari segala upaya pencegahan, semua akan sia-sia jika tidak menangani akar masalah, yaitu sistem politik yang mendorong ke arah politik berbiaya tinggi. Tidak ada cara yang lebih efektif selain mengubah sistem, meskipun tidak sempurna tetapi setidaknya dapat menghindari praktik politik uang secara massif dan menjaga kualitas para calon pemimpin politik.
"Dalam menelisik kompleksitas politik uang, kita disadarkan akan bahaya yang mengintai demokrasi kita. Pepatah "Mali Nai Ladu, Nawaihang Da Helu Wogu" mengingatkan kita tentang kenikmatan sesaat yang mungkin dapat dihindari jika kita bersama-sama bergerak. Saatnya untuk membangun perubahan, menggeser fokus dari politik uang menuju integritas dan representasi yang sejati. Mari bersama-sama mengambil peran dalam mendorong perubahan kebijakan, menegakkan sanksi terhadap pelaku politik uang, dan melakukan sosialisasi agar kesadaran tentang bahaya ini menyebar di semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat menjaga demokrasi sebagai warisan berharga dan memastikan kekuasaan tetap di tangan rakyat. Ayo bersatu, tinggalkan politik uang, dan bawa pulang kekuatan sejati bagi kemajuan bangsa ini!"
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
