Pemadaman bergilir dan sistem subsidi silang liatrik merupakan hal yang sudah tak asing bagi kita beberapa tahun belakangan ini dikarenakan pasokan energi yang terbatas dan solusi yang terbatas juga. Dengan bekerjasama dengan BUMN yang menangani penyediaan sumber daya energi listrik, pemerintah sampai saat ini terus menggenjot pekerjaan proyek 35MW dengan harapan kebutuhan energi di seluruh pelosok nusantara dapat terpenuhi.
Masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang menelan biaya hingga triliunan rupiah, seperti : Pembangunan jalur kereta api, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan commuter line,pembangunan bendungan besar, pembangunan beberapa Bandara yang tersebar di seluruh nusantara baik yang sudah beroperasi dan masih dalam tahap pengerjaan, pembangunan pelabuhan nonkomersil yang umumnya sekarang dalam tahap pekerjaan (http://nasional.kompas.com) dan masih banyak lagi.
Selain bidang infrastruktur, bidang kelautan juga menjadi salah satu pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu diantaranya adalah melalui Kementerian yang dipimpin Ibu Susi Pudjiastuti., yaitu memerangi illegal fishing di seluruh hamparan laut Indonesia.
Hal ini bukanlah perkara mudah yang harus dilalui pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang sangat banyak menghadapi masalah dalam pemberantasan illegal fishing dan juga pro-kontra atas kebijakan yang dikeluarkan baik dari internal Indonesia maupun dari Internasional.
Pencapaian besar lainnya adalah bagaimana keberanian pemerintah dalam melindungi sumber daya alam yang tersedia di Indonesia yang berada di bagian Timur yaitu Freeport. Renegosiasi dengan PT. Freeport merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa dari pemerintahan Jokowi yang mana selama ini terkesan bahwa pemerintah hanya mengikuti kemauan dari beberapa pihak yang jelas-jelas tidak menguntungkan untuk seluruh aspek bangsa di Indonesia.
Pada pemerintahan Jokowi didapat kesepakatan bahwa - PT Freeport Indonesia sepakat untuk mengembalikan 58 persen wilayah kerjanya kepada pemerintah termasuk Blok Wabu, lokasi potensial yang kaya akan emas. Dengan pengembalian lahan tersebut, wilayah kerja Freeport akan berkurang menjadi 90.360 hektare dari semula 212.950 hektare dan perusahaan asal Amerika Serikat itu juga diharuskan meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negeri, meningkatkan kepemilikan pihak nasional atas saham PT FI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.
Pencapaian besar berikutnya adalah bagaimana keseriusan pemerintah dalam memperkuat KPK sehingga saat ini jelas sekali bahwa semua lapisan baik miskin sampai kaya, bawahan hingga pimpinan tertinggi tidak kebal hukum. Sudah banyak kita lihat yang di amankan terkait masalah korupsi di negeri ini, termasuk para pemimpin badan/lembaga tinggi yang tidak profesional dan melakukan kejahatan pasti akan ditindak.
Hal ini harus kita apresiasi, dimana ada keberanian pemerintah dalam menegakkan keadilan untuk semua lapisan, katakanlah seperti Auditor BPK, hakim Konstitusi MK, dan beberapa pimpinan daerah yang terlibat kasus suap dan korupsi serta bebera petinggi partai lainnya. Semoga KPK bisa terus menjaga integritasnya dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari dalam ataupun dari luar lembaga itu sendiri. Karena bila KPK tetap jaya, otomatis Indonesia tetap Jaya
Pencapain besar selanjutnya adalah pemberantasan narkoba dan peredarannya di Indonesia. Sudah banyak kasus yang ditangani oleh para penegak hukum di bawah pemerintahan Jokowi dalam hal pemberantasan narkoba, dan yang seperti kita melihat dalam menggagalkan peredaran narkoba terbesar yakni sebanyak 1 ton senilai hampir 1,5 T. Masih banyak lagi yang sudah dilakukan oleh penegak hukum dalam memerangi peredaran dan penggunaan narkoba ini, hingga eksekusi mati yang dilakukan terhadap pelaku peredaran narkoba tersebut.
