Meskipun faktanya terdapat pendakwah perempuan (ustadzah), direktur perempuan, bahkan profesor perempuan, hingga politisi perempuan, nyatanya masih terdapat hambatan dan rintangan bagi kaum perempuan Indonesia, yakni persepsi publik terhadpa perempuan dan perannya. Meski para perempuan sudah mencapai posisi tinggi bahkan dalam politik sekalipun, seringkali ada beberapa pihak yang memandang peran perempuan di bawah lelaki, ironisnya tidak sedikit pandangan ini ada di kalangan perempuan sendiri. Hal ini sepenuhnya bisa dipahami bila kita melihat buku-buku kajian gender, kita akan dapati satu jawaban yakni ideologi patriarki yang terinstitusi selama ribuan tahun dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia. Patriarki ini seringkali menghasilkan ekses-ekses berupa chauvinisme, mysoginisme, seksisme, dan heteronormativitas, serta bias gender.
Indonesia menetapkan UU No. 2 Tahun 2008 yang menetapkan partai politik harus menyediakan minimal 30% wanita struktur kepengurusan dari tingkat daerah hingga pusat. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti mengikuti pemilu setelah menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam caleg yang disertakan dalam pemilu. Hal ini ditegaskan dengan diterapkannya zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik, sehingga harapannya keadilan gender dapat tercapai. Meski adanya affirmative action terhadap perempuan, bahkan kebijakan politik pro-perempuan pada masa Reformasi namun banyak parpol yang sulit sekali mencari caleg perempuan. Partai Islam, Damai, & Aman (Partai Idaman) yang dipimpin Rhoma Irama saja gagal memenuhi quota caleg perempuan sehingga tidak lolos di verifikasi faktual KPU.
Kebijakan ini membuat banyak parpol mentokohkan kader-kader perempuan mereka yang mereka anggap potensial, bahkan memberi panggung lebih bila dibandingkan politisi laki-laki. Sehingga kader perempuan yang mereka anggap potensial tersebut, selalu eksis di partai mereka. Juga mereka memiliki harapan agar perempuan lain tergerak untuk nyaleg di partai mereka, syukur-syukur pemilih perempuan memilih partai mereka. Bahkan bagi para ketum parpol yang sebagian besar laki-laki, mereka juga ingin mendapatkan citra di depan publik bahwa mereka adalah politisi yang progresif, egaliter, pro-perempuan, pro-keadilan gender, pro-emansipasi perempuan, anti-bias gender, anti patriarki, dan berpikiran maju. Sayangnya hal ini masih jauh panggang dari api, reality bites.
Faktanya bagi partai politik mencari caleg perempuan adalah masalah sukar. Sulitnya mencari caleg perempuan menyebabkan banyak fungsionaris parpol di tingkat daerah hingga pusat yang akhirnya memasukkan keluarganya sendiri atau temannya sendiri di daftar caleg, di pikiran mereka kurang lebih seperti ini: “Sudah lah biarin aja gue masukin anak gue atau istri gue, yang penting kuota terpenuhi dan administrasi tercapai biar partai gue bisa ikut pemilu. Kepilih syukur, gak kepilih gak apa yang penting bisa ikut pemilu.”
Memang dari sini kita menyadari bahwa di dunia ini hanya ada 2 hal yang tidak bisa dinegosiasikan, yakni iman dan administrasi. Hal ini terpaksa dilakukan oleh sejumlah fungsionaris parpol memasukkan istri atau putri mereka ke dalam politik, meski tidak sedikit yang memang berminat dari hati mereka ingin masuk politik dan ada juga yang memang karena hanya untuk memenuhi quota. Sayangnya ketika beberapa fungsionaris parpol melakukan ini, beberapa LSM dengan lugunya menyebut parpol-parpol tersebut melakukan praktek nepotisme. Padahal yang mereka lakukan tidak selalu berkaitan dengan nepotisme, hanya cara untuk memenuhi formalitas administrasi semata.
Saya menyaksikan sendiri, beberapa teman perempuan saya yang memiliki minat di politik dan bahkan ada yang sudah menjadi caleg, mereka mendapatkan tantangan terutama di kalangan calon pemilih mereka. Sebab meskipun perempuan diberi kesempatan sama dalam politik di Indonesia, bahkan kita pernah punya presiden perempuan; namun dunia politik masih dipandang secara tradisional sebagai dunianya laki-laki. Bahkan masyarakat kita sebagian besar, masih berpandangan kodrat laki-laki adalah sebagai pemimpin dan perempuan yang membantu laki-laki di belakangnya. Realitanya di banyak kalangan perempuan, termasuk perempuan terdidik hal semacam ini pun masih diyakini.
Ketika saya menjadi pembicara di Senior Course (SC) Nasional HMI Cabang Depok, dalam kegiatan training nasional itu saya angkat soal isu itu. Banyak peserta perempuan yang menanggapi, beberapa dari mereka mengatakan bahwa banyak perempuan yang ketika dalam forum-forum yang berisikan perempuan mereka berani galak ke sesamanya dan ketika ada forum campuran antara laki-laki dan perempuan, banyak dari mereka biasanya kritis dan galak di forum, kemudian terdiam seribu bahasa. Sehingga terkesan perempuan hanya berani ke sesamanya, untuk pernyataan terakhir ini saya hanya catat dan tidak saya setujui sepenuhnya sebab saya belum pernah mengikuti kegiatan forum yang isi pesertanya 100% perempuan, sehingga saya hanya ambil pandangan para peserta perempuan ini untuk menambah wawasan saya. Sebab sebagaimana semua hipotesa, semuanya harus dibuktikkan.
Tidak sedikit para pemilih perempuan yang lebih menghendaki untuk memilih politisi laki-laki ketimbang perempuan. Kita lihat sendiri pada faktanya Pak SBY menang telak 2x melawan Bu Megawati, di Pilpres 2004 dan 2009. Bahkan di Pilpres Amerika Serikat 2016, Donald Trump menang di kalangan pemilih perempuan. Jadi dari 2 fakta itu, kita bisa simpulkan wacana perempuan pilih perempuan rupanya tidak terlalu diyakini di Indonesia. Bahkan masih banyak perempuan yang enggan terjun ke dunia politik, karena banyak yang meyakini itu dunianya laki-laki. Padahal banyak kebijakan politik pro-perempuan, seperti cuti melahirkan (maternity leave) dan cuti haid, soal itu perempuan yang lebih mengerti ketimbang laki-laki. Bahkan perumusan undang-undang terkait perempuan saja, tidak cukup hanya mengundang tokoh gerakan perempuan namun juga butuh pandangan politisi perempuan. Jadi amat disayangkan, bila kesempatan untuk perempuan berpolitik praktis di era Reformasi sudah diperbesar, namun perempuan belum banyak yang mengambil kesempatan itu.
Sayangnya hingga hari ini quota 30% untuk caleg perempuan bukanlah hal yang mudah dan sayangnya hingga hari ini belum tercapai dan di legislatif kita keterwakilan perempuan hanya 20,52% dalam Pemilu 2019. Tentunya peran berbagai organisasi perempuan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai ini. Perlu banyak diadakan pendidikan kesadaran (conscientização) oleh berbagai organisasi perempuan kepada sesamanya, agar kaum perempuan untuk lebih aktif dalam mengambil peran dalam berpolitik praktis. Tentu ketika melakukan pendidikan kesadaran ini, sebisa mungkin kurangi wacana anti-patriarki ataupun prasangka kepada laki-laki yang selama ini lebih banyak mengambil peran dalam politik. Mengapa? Seringkali banyak aktivis gerakan wanita berpikiran secara salah kaprah, bahwa banyak laki-laki yang tidak mendukung pemikiran mereka. Ini tentunya suatu kesalahan besar. Sebab mengapa? Pada dasarnya laki-laki paling senang diundang jadi pembicara di acara yang diselenggarakan oleh gerakan wanita, ketimbang acara umum. Saya akan jelaskan ini dalam paragraph berikutnya.
Satu ironi paling pahit bagi gerakan perempuan selama ini, ialah lebih banyak politisi laki-laki yang mendukung gerakan perempuan, ketimbang sesama perempuan terhadap gerakan mereka sendiri. Bahkan realita ini jarang disadari oleh banyak aktivis gerakan perempuan. Tidak percaya? Sejarah sudah membuktikkan hingga hari ini tidak ada satupun politisi laki-laki yang terang-terangan membenci atau menentang gerakan emanspasi wanita, bahkan di antara laki-laki yang berpikiran patriarkis atau mysoginis, bahkan suka tidur dengan wanita sana-sini, mereka pasti ngakunya pro-emansipasi perempuan dan menyatakan perempuan harus setara. Kita ambil contoh Bung Karno, Presiden Pertama kita menulis buku berisikan pikiran progresifnya tentang emansipasi wanita dan perlunya peran wanita untuk ditingkatkan lebih jauh di Indonesia, dalam bukunya Sarinah (1947), meski Soekarno sendiri sering menyuarakan emansipasi wanita, namun ia sendiri berpoligami dan hal ini merupakan hal yang dibenci oleh banyak wanita. Namun Bung Karno sepengetahuan saya, jarang absen apabila diundang kongres gerakan perempuan atau acara gerakan perempuan apa pun.
Banyak diktator di dunia pada dasarnya adalah laki-laki, bahkan mereka memimpin dengan gaya yang patriarki dan bersikap patron-client, mereka mencitrakan dirinya ialah “Bapak Negara” dan “Bapak Bangsa”, kendati demikian banyak para diktator yang sebenarnya adalah Alpha Male, mereka pun berbondong-bondong ingin dicitrakan sebagai pemimpin yang berpikiran maju dan pro-emansipasi perempuan, serta tidak sedikit yang mengklaim bahwa negaranya yang paling pro-hak perempuan. Contoh Kolonel Muammar Ghadafi yang berkuasa di Libya (1969 – 2011) kita tahu ia adalah orang yang berpoligami, namun ia sendiri mengklaim dirinya sebagai pemimpin yang paling progresif dalam memperjuangkan wanita di dunia, bahkan khususnya di Timur Tengah dan Afrika serta dunia Arab. Ia sendiri memiliki paspampres yang berisikan 40 wanita dan semuanya harus perawan.
