Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal Dapat Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Jawa Timur

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti di wilayah pesisir. Pesisir adalah wilayah yang lebih luas dari pantai, termasuk wilayah daratan yang masih mendapat  pengaruh laut dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat. 

Wilayah pesisir Indonesia menjadi wilayah dengan ekosistem lengkap dengan perannya yang cukup kompleks yaitu sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya untuk mencari makan, bertelur dan berpijah. Keberadaan ekosistem yang lengkap ini yang menyebabkan wilayah pesisir dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir. 

Salah satu wilayah pesisir yang ada di Indonesia yaitu pesisir di Jawa Timur. Kawasan pesisir dan laut yang luas pada provinsi ini kaya akan kandungan sumberdaya hayati laut, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya. Kandungan sumberdaya hayati ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk menunjang kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. 

Baca juga: Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Indonesia

Pemanfaatan sumberdaya hayati ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah, ilmu pengetahuan masyarakat daerah, dan peluang usaha. Pemanfaatan wilayah pesisir dapat dilakukan pada sektor perikanan, jasa lingkungan, energi kelautan dan pertambangan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pergeseran pemanfaatan sumber daya alam (SDA), dari yang awalnya memanfaatkan SDA darat menjadi SDA pesisir dan laut.

Pergeseran pemanfaatan sumber daya alam (SDA) justru menimbulkan permasalahan bagi kelestarian wilayah pesisir. Permasalahan tersebut antara lain kebutuhan lahan, terjadinya overlapping wilayah pemanfaatan, ancaman pencemaran wilayah pesisir dan degradasi lingkungan. Kebutuhan lahan tersebut dapat dilihat pada kegiatan pembangunan Jembatan Suramadu yang menyebabkan konversi lahan sehingga terjadi kerusakan ekosistem mangrove. 

Daerah pesisir lainnya di Jawa Timur yaitu pada Kecamatan Camplong, dimana daya dukung lingkungan pada daerah ini menurun akibat adanya abrasi di sepanjang pantai. Abrasi terjadi sebagai akibat dari lokasi yang terekspose dan terbuka terhadap serangan gelombang laut. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa infrastruktur misalnya jalan raya sisi selatan mengalami kerusakan apabila tidak ada penanganan yang memadai. 

Overlapping atau tumpang tindih wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan sekitar pesisir, pantai dan wilayah perairan yang diduga berhubungan dengan adanya kepentingan ekonomi. Salah satu contoh overlapping tersebut adalah terjadinya konversi hutan bakau untuk kepentingan pemukiman dan industri. 

Sedangkan overlapping di wilayah perairan yaitu penentuan dan pemanfaatan wilayah penangkapan ikan menjadi bentuk konflik horizontal nelayan. Selain itu, masyarakat juga melakukan alih fungsi wilayah pesisir menjadi daerah pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya degradasi di wilayah sekitar pesisir dan pantai dapat meningkat. 

Secara umum, degradasi lingkungan hidup di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu besarnya angka kemiskinan di daerah sekitar pesisir, meningkatnya urbanisasi dan industrialisasi, eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan terhadap sumber daya alam (SDA) pesisir, meningkatnya aktivitas intensifikasi pertanian terutama penggunaan pupuk dan senyawa kimia seperti peptisida dan herbisida serta aktivitas lainnya yang menyangkut kepentingan regional hingga global.

Masalah yang dapat terjadi di wilayah pesisir juga diakibatkan oleh masyarakat yang kurang memperhatikan aspek pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan, tidak memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan serta tidak menentukan secara terukur sisi lain batas kegiatan.