Tanggung Jawab Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa setiap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia atau debitor meskipun telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji tetap mengutamakan itikad baik. Karena dengan itikad baik dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana oleh kreditornya. Hal ini dikarenakan dalam terjadinya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji seperti pengalihan benda jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF adanya larangan pemberi fidusia (debitor) mengalihkan benda jaminan tanpa adanya persetujuan pihak penerima fidusia (kreditornya), dan apabila dilanggar maka dapat berlaku Pasal 36 UUJF yang merupakan delik aduan. Sehingga apabila itikad baik yang dilakukan oleh debitor maka tuntutan atau laporan yang dilakukan oleh kreditor dapat dicabut sehingga debitor terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap tanggungjawab pada benda jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yaitu dengan tetap melakukan pembayaran hutang atau kredit hingga lunas atau melunasi secara maju. Permasalahan tanggungjawab pidana terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain biasanya muncul apabila pemberi jaminan fidusia melakukan kelalaian atau wanprestasi sehingga pihak penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditor akan melakukan penagihan.

Referensi: 

Prasetya, T., & Jafar, M. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KETENTUAN DALAM

PENDAFTARAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA. Jurnal ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 7 (3) 2019, 496–505. Retrieved from http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/666/pdf_135

Satrio, J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, 2002

Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Surabaya, Media Nusa Creative, 2011