Direktur Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengklaim saat ini pasar pangan di Indonesia hampir 100% dikuasai oleh kegiatan kartel atau monopoli. Ia bilang produk-produk pangan perusahaan pelat merah yang dipimpinnya itu saat ini hanya mampu mengusai pasar sekitar 6%. Sisanya 94% dikuasai oleh kartel.
Untuk itu pemerintah harus memberikan Bulog kewenangan penuh sebagai penyalur beras untuk program bantuan pangan nontunai (BPNT). "Tentunya harus pemerintah semua yang mengelola sehingga nggak timbul kartel-kartel baru. Kalau nggak dikasih supply beras semua ke Bulog, maka yang pertama Bulog bakal stuck," ujarnya, kemarin.
Jika diberikan mandat tersebut ia berencana untuk melakukan sinergi pengelolaan antar kementerian dan lembaga guna mengurangi praktik kartel di pasaran. Ia mencontohkan program Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mesti membeli beras milik Bulog.
Selain itu, Buwas juga memprediksi tanpa adanya sinergi, perdagangan di pasar akan menjadi luar dan bebas. Sehingga akhir-akhirnya masyarakat yang bisa dirugikan. "Kedua, terjadi pasar bebas di lapangan dan kualitas tak terjamin dan akhirnya bebas dan kualitas murah dan ada permintaan orang dong manfaatkan ajang bisnis dan itu sudah terbukti," katanya.
Buwas bilang penyaluran beras dalam program BPNT juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar Bulog. Padahal perusahaan-perusahaan swasta tersebut memperoleh pasokan beras dari Bulog. Ia berani memastikan sekiranya penyaluran beras dalam program BPNT, Kartu Sembako, serta beras untuk PNS, TNI dan Polri, sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan pelat merah tersebut, mafia perberasan akan kehilangan pasar.
Sebelumnya, ia pernah bilang diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) adalah kunci keberhasilan wacana tersebut. Ia berharap Presiden Joko Widodo dapat segera menerbitka aturan yang dapat melegitimasi penetapan Bulog sebagai penyalur tunggal beras untuk program BPNT.
"Inpres ini adalah kuncinya"
Ketika ditanya soal kualitas beras Bulog yang dinilai sangat buruk, Buwas dengan tegas menjawab," Itu dulu. Sekarang Bulog sudah memproduksi beras kualitas premium plus, bahkan dengan tingkat broken 0%. Jadi, soal kualitas, Anda jangan ngeledek."
Eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut juga menepis persepsi sejumlah pihak yang berdalih bahwa menyerahkan penyaluran beras BPNT kepada Bulog sama saja melanggengkan praktik monopoli di sektor perberasan. "Dalam UU Antimonopoli tidak masalah ada monopoli jika itu memang penugasan dari negara. Dan sudah selayaknya urusan bahan pangan pokok kekendalikan oleh negara, seperti di China," tegas Buwas.
Buwas menambahkan Bulog siap memasok seluruh kebutuhan beras untuk program BPNT yang diperkirakan mencapai 150.000 ton per bulan. "Dengan kebijakan itu, Bulog tidak akan ragu menyerap sebanyak mungkin gabah petani. Ujung-ujungnya petani akan lebih sejahtera. Percaya deh sama saya," tutup dia.
Bulog saat ini terdengar seperti anak kecil yang "merengek karena mainannya diambil orang, sesungguhnya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan.
Semua tahu bagaimana perusahaan logistik pangan pelat merah tersebut mengaku kesulitan menyalurkan stok berasnya, setelah program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) seluruhnya dialihkan ke bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak Mei 2019. Perum Bulog tak lagi memiliki saluran tetap untuk menyalurkan berasnya, selain melalui operasi pasar.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H