Pada musim panen raya saat ini, kita kerap diperdengarkan kabar mengenai turunnya harga gabah di berbagai wilayah. Masalah ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena kita tidak boleh membiarkan petani tenggelam dalam kerugian.
Yang bisa mengatasi masalah ini, seperti kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Perusahaan pelat merah itu harus menjadi pemain utama dalam mengendalikan harga gabah dan menstabilkannya.
Di hadapan wartawan beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan jika harga beras atau gabah di tingkat petani turun, Bulog harus membeli dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, ketika harga beras naik, Bulog melakukan operasi pasar. Caranya, menjual stok yang dimiliki Bulog kepada masyarakat sesuai dengan harga acuan
Kita semua perlu sadar bahwa menjaga stabilitas harga beras sangat penting, apalagi sebagian besar pengeluaran rutin masyarakat untuk belanja makanan. Kira-kira 60 persennya. Oleh karena itu, kenaikan harga beras akan memicu kenaikan ongkos hidup masyarakat.
Sebaliknya, harga beras atau gabah tidak bisa begitu saja diturunkan. Sebab, bila harga beras atau gabah diturunkan, akan timbul masalah di kalangan petani. Dan di situlah fungsi Bulog.
Tahun ini Bulog menargetkan menyerap 1,8 juta ton gabah dan beras dari petani. Sampai 31 Maret 2019, jumlah serapan baru mencapai 60 ribu ton. Mereka punya keyakinan, penyerapan akan meningkat seiring dengan masa panen raya.
Meski kita belum tahu, apakah gabah yang diserap itu menguntungkan petani atau malah merugikan karena dibeli dengan harga yang rendah.
Perhatian terhadap kesejahteraan petani kembali mengemuka, menyusul laporan BPS terkini yang menyebut harga gabah kering panen pada periode Maret 2019 turun, dan menyebabkan harga beras di penggilingan mengalami penurunan harga.
Imbasnya Nilai Tukar Petani turun, lantaran kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.
Kalau bicara mengenai kesejahteraan petani, maka yang jadi penanggung jawabnya bukan lagi Bulog, melainkan Kementerian Pertanian (Kementan). Kita harus menuntut agar lembaga yang dipimpin oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman itu bertindak pro aktif menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani.
