Akhirnya! Setelah sekian lama kita para pemilik kendaraan boleh mulai tersenyum lebar..
Kita sebagai pengendara kendaraan bermotor tentu seringkali jengkel dengan pengelola parker bukan? Bagaimana tidak, mau di pusat perbelanjaan, perkantoran atau pun gedung atau pelataran parkir, pelayanan yang kita dapat hanya seadanya.
Namun tarif yang dikenakan selalu saja progresif dan tidak murah. Pengelola parkir pun tidak jarang abai pada keluhan kita.
Belum lagi profesionalisme pengelolaan parker yang patut dipertanyakan. Seringkali kita harus adu mulut dengan pihak pengelola parkir yang tampak lepas tangan, jika terjadi sesuatu pada kendaraan kita. Pecurian atau kerusakan, misalnya.
Nah, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan regulasi mengenai layanan perparkiran yang selama ini dinilai masih memberatkan konsumen lewat klausul sepihak.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono bialng, pihaknya dalam waktu dekat akan merilis Peraturan Dirjen (Perdirjen) yang secara khusus mengatur layanan perparkiran. "Pertengahan bulan ini akan dirilis," katanya seperti dilansir Bisnis.com, kemarin.
Selama ini, regulasi yang menjadi rujukan untuk pengawasan maupun penindakan pelanggaran pada layanan perparkiran adalah UU No. 8/1999 tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 69/2018 tentang Pengawasan Barang Beredar atau Jasa, dan Permendag No. 67/2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
Sebelum menyusun Perdirjen mengenai layanan perparkiran pihaknya terlebih dahulu melakukan pengawasan selama sekitar 6 bulan ke sebanyak 46 perusahaan pengelola parkir yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hasilnya, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh belasan pengelola layanan parkir terkait klausul sepihak yang dinilai merugikan konsumen.
Contoh aspek operasional klausul yang dilanggar, yaitu 'Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan' yang biasa tertera pada tiket/karcis parkir, spanduk, dan papan informasi/pengumuman di area perparkiran.
Perdirjen mengenai layanan perparkiran juga disusun berdasarkan keluhan-keluhan yang muncul dari masyarakat. Selain klausul sepihak, keluhan lain yang dilaporkan ialah mengenai masalah waktu yang tertera pada karcis berbeda dengan jumlah uang yang harus dibayar dan konsumen yang dipaksa menggunakan metode pembayaran tertentu atau monopoli pembayaran parkir.
Sejauh ini, Kemendag masih belum memberikan sanksi khusus terhadap pengelola parkir yang diduga melakukan pelanggaran. Kemendag hanya menyita sejumlah barang bukti terkait diantaranya adalah dispenser tiket/karcis, spanduk, dan papan pengumuman yang digunakan di area perparkiran.
Namun, Veri menegaskan pengelola parkir yang memberatkan konsumen lewat klausul sepihak bisa terancam hukuman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
"Tapi saat ini kami masih dalam taraf menyampaikan informasi ke pelaku usaha agar bisa menertibkan atau menghilangkan klausul sepihak yang merugikan konsumen," katanya.
Sementara itu, Ketua Indonesia Parking Association (IPA) Rio Octaviano mengatakan,pihaknya menyambut baik adanya regulasi mengenai layanan perparkiran dari pemerintah pusat. Pasalnya, selama ini layanan perparkiran hanya diatur oleh pemerintah daerah (pemda) dan dianggap sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata.
"Kami dianggap sebagai sumber pendapatan semata, padahal masalah kami ini kompleks, kami juga harus mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada, kami berharap regulasi dari Kemendag bisa menjadi win-win solution bagi kami dan konsumen," jelas dia.
Ia mengaku pengelola parkir selama ini harus terbebani oleh pajak yang cukup tinggi oleh pemda. Selain itu, tarif parkir yang tidak mengalami penyesuaian dalam jangka waktu yang cukup lama juga dinilai semakin memberatkan lantaran biaya operasional yang semakin tinggi dari tahun ke tahun akibat inflasi dan kenaikan upah.
Menurut Rio, selama ini pengelola parkir harus membagi hasil keuntungan dengan persentase lebih dari 90% kepada pemilik lahan. Kondisi tersebut dianggap tidak ideal apabila pengelola parkir dituntut untuk meningkatkan pelayanannya lewat pengembangan teknologi dan SDM yang andal.
"Keuntungan kami sangat kecil masih kurang dari 5%, idealnya 20-30% agar bisa terus meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan teknologi, biaya operasional juga sangat tinggi, terutama bagi lokasi parkir yang ada di basement atau gedung, ada biaya listrik untuk exhaust fan dan lampu," ungkapnya
Memang akan lebih baik jika pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memahami kondisi tersebut dan mampu memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan konsumen. Dengan demikian, pemerintah bisa memberikan insentif agar bisnis layanan perparkiran di tanah air tak terpuruk.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
