Dalam rangka melaksanakan pengembangan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Negeri Media Kreatif atau PoliMedia bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menyusun 15 skema sertifikasi profesi bidang industri kreatif selama September hingga November 2020.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan "Pernikahan Masal" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, untuk berkolaborasi dengan industri.
"Kami LSP Polimedia bersama LSP Sekolah Vokasi Universitas Indonesia dan LSP Politeknik Negeri Pontianak, sekarang ini sedang menyusun skema kompetensi, materi uji, dan juknis untuk skema tingkat nasional bidang industri kreatif. Artinya, kalau nanti kami sudah menyusun 15 skema di PoliMedia, 15 skema di UI, dan 15 skema di Pontianak, tentunya kedepan akan ada sebanyak 45 skema kompetensi nasional di bidang industri kreatif," jelas Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif, Dr. Zalzulifa M.Pd, saat ditemui di PoliMedia Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Adapun kelimabelas skema sertifikasi profesi bidang industri kreatif tersebut, yaitu Skema Sertifikasi Fotografer Budaya & Wisata, Skema Editor, Skema Food Innovator, Skema E-Book Developer, Skema Digital Marketing, Skema Lead 3D Animation, Skema Game Developer, Skema Advertising Executive, Skema Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Skema Pengarah Seni Digital, Skema Fashion Stylish, Skema Producer, Skema Desain Grafis, Skema Web Desain dan Skema Konsultan Kemasan.
Terkait kerjasama industri, Direktur PoliMedia Jakarta, Dr. Purnomo Ananto MM, mengungkapkan bahwa sebetulnya PoliMedia telah lebih dulu menjalin hubungan kerjasama erat dengan DUDI. Oleh karena itu, kebijakan "Pernikahan Massal" yang digaungkan Kemendikbud ini, justru membuat PoliMedia makin gencar menjalin kerjasama dengan industri demi terwujudnya Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
"Kita makin gencarkan lagi kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, bahkan dengan dunia pendidikan, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita cukup banyak MOU dengan mereka. Untuk apa? Memberi fasilitas kepada mahasiswa sebesar-besarnya, karena Merdeka Belajar pada dasarnya perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil seluas-luasnya mata kuliah dan program praktek di luar prodi (program studi), itu prinsipnya," jelas Purnomo saat ditemui usai perayaan Dies Natalis ke-12 PoliMedia.
Mengenai kebijakan "Pernikahan Massal", Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lulusan-lulusan yang siap kerja di berbagai bidang vokasi.
"Kalau kita melihat permasalahan bangsa kita, kita ini membutuhkan lulusan-lulusan yang siap kerja, talenta-talenta muda dengan skill-skill tertentu, di bidang vokasi itu besar sekali," ujarnya dalam bincang bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto.
Lebih lanjut Nadiem menambahkan, terdapat beberapa elemen dari kriteria "Pernikahan Massal", yaitu kurikulum harus datang dari mitra industri, praktisi atau pengajar juga dari mitra industri, dan surat tandatangan bahwa industri akan menerima murid-murid lulusan tersebut.
Nadiem juga mengungkapkan bahwa esensi dari kegiatan "Pernikahan massal" ini juga untuk menguntungkan industri.
"Karena sekarang saja jumlah cost yang harus pemain industri ini, harus membayar untuk melatih staf-staf mereka, untuk melatih talenta-talenta mereka, banyak sekali yang harus diimpor atau perlu dari luar kota atau dari tempat-tempat lain, dan itu semuanya menciptakan berbagai macam cost. Dan kalau mereka tidak bisa mendapatkan talenta yang mereka butuhkan, itu dampak pada bisnis mereka luar biasa buruknya," tegas Nadiem.
