G20 adalah perkumpulan 20 negara yang memiliki PDB terbesar di dunia. Forum ini terbentuk saat terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009. Ketika itu, dunia menyadari bahwa untuk untuk keluar dari krisis, negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah serta berpengaruh secara ekonomi harus turut berunding dan mencari solusi bersama.
Presidensi Indonesia
Kepemimpinan G20 dilakukan bergantian setiap tahun dan tahun 2022 menjadi giliran Indonesia. Tanggung jawab utama Indonesia adalah menyelenggarakan seluruh pertemuan selama satu tahun penuh dengan optimal.
Namun yang lebih penting, Indonesia harus bisa mengatur agenda pembahasan yang menelurkan kebijakan di tingkat dunia. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan baik.
Apalagi pertemuan G20 bukan hanya dihadiri oleh negara anggota, tetapi juga berbagai lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, OECD yang akan menyampaikan pandangannya.
Sebagai presidensi, Indonesia bisa mengorkestrasi berbagai topik, mengarahkan agenda global, serta mengulas berbagai catatan yang sedang menjadi perhatian dunia.
Untuk itu, Indonesia telah menetapkan tiga isu prioritas yang memerlukan tindakan kolektif, yakni mengenai transformasi ekonomi digital, transisi energi berkelanjutan, dan arsitektur kesehatan global.
Pajak Digital
Dengan perkembangan teknologi, volume perdagangan digital saat ini meningkat pesat. Kita bisa membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh berbagai website dari seluruh dunia.
Kita juga bisa mendengarkan musik, menonton video, dan berkomunikasi melalui berbagai aplikasi dengan mudah.
Namun, konsumen Indonesia hanya melakukan pembayaran ke penyedia layanan digital yang berada di negara lain dan tidak membayarkan PPN-nya di Indonesia.
Begitu pula dengan pelaku ekonomi digital yang berada di luar negeri. Mereka sudah mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari pasar Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia tidak mendapatkan pajaknya.
Kita jadi kehilangan sumber pembiayaan pembangunan negara. Hal inilah yang perlu diatur secara multilateral.
Arsitektur Kesehatan Global
Indonesia memegang presidensi G20 pada masa pandemi Covid-19, sebuah krisis kesehatan global. Kita tidak bisa membuat analisis ekonomi yang terlepas dari sisi kesehatan.
Sebab itulah, dalam G20 Indonesia mendorong kesiapsiagaan sektor kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kerjasama internasional dan perlu segera dirumuskan.
Masing-masing negara tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Misalnya ada negara yang ketersediaan vaksinnya sudah berlimpah, sementara ada negara lain yang masih kekurangan akses terhadap vaksin.
Kalau begitu penyebaran penderita Covid-19 akan berkembang di negara tingkat vaksinasinya masih rendah. Virus bisa kembali bermutasi dan kembali memengaruhi masyarakat global.
Sebagai presidensi Indonesia punya kesempatan untuk mengarahkan agar distribusi vaksin bagi semua negara terjaga. Selain itu Indonesia juga harus mendorong kesepakatan mengenai mekanisme pencegahan, kesiapsiagaan, cepat tanggap krisis kesehatan di masa depan.
Pengendalian Perubahan Iklim
Isu berikutnya adalah mengenai ekonomi hijau sebagai upaya untuk mengendalikan perubahan iklim.
Ekonomi hijau adalah ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial.
Semua penduduk dunia menginginkan udara yang lebih bersih. Untuk itu kita perlu mengurangi penggunaan energi fosil (batubara, minyak bumi) yang menghasilkan polusi dan mulai beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Namun transisi ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Semuanya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing negara.
Banyak negara masih tergantung pada penggunaan energi fosil. Banyak pula negara yang sumber pendapatannya bertumpu pada energi fosil.
Hal ini dikarenakan sumber energi fosil relatif beserta teknologinya relatif lebih murah dan mudah didapatkan.
Sebab itu, peta jalan transisi energi ini harus memiliki desain internasional dan ditata bersama agar risikonya terhadap ekonomi dapat diminimalkan.
Melalui G20 Indonesia mendorong kesepakatan beberapa prinsip bersama untuk diterapkan semua anggota di negaranya.
Misalnya, hanya memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek yang “bersih” dengan definisi yang jelas.
Selain itu, Indonesia juga perlu memastikan bahwa ada aliran dana yang konsisten kepada negara-negara yang rendah emisi dan masih memiliki hutan.
Jika hutan suatu negara terjaga, seluruh dunia akan merasakan manfaatnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
