Mohon tunggu...
Irin Hidayat
Irin Hidayat Mohon Tunggu... -

Suka mengamati, tapi belum layak disebut pengamat.

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Jika Rakyat Tak Mau Bayar Pajak

19 April 2013   13:10 Diperbarui: 24 Juni 2015   14:57 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Gambar: shnews.co

[caption id="" align="aligncenter" width="475" caption="Sumber Gambar: shnews.co"][/caption]

Hari ini, secara tidak sengaja saya melihat sebuah polling di laman www.yahoo.com yang memberikan pertanyaan cukup “berani”. Tertulis secara jelas dengan ukuran huruf yang agak besar: Lagi-lagi ada petugas pajak ditangkap KPK karena kasus suap. Bila ada yang mengajak boikot bayar pajak, apakah Anda setuju? Demikian bunyi polling-nya.

Karena penasaran, saya langsung beranjak ke baris bawahnya. Hasil polling-nya menyebutkan bahwa dari jumlah 4.274 responden ada 2.889 responden (68%) yang setuju; 1.220 responden (28%) yang menolak; dan 165 responden (4%) yang menjawab ragu-ragu.

Saya tidak terlalu heran dengan hasil polling ini karena akhir-akhir ini memang Dirjen Pajak tengah menjadi sorotan publik setelah Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi. Terlebih baru-baru ini tersiar kabar bahwa pegawai Dirjen Pajak berinisial TH telah tertangkap basah melakukan serah terima uang suap. Jadi, sangat wajar jika hasil polling-nya sebagaimana tertulis di atas.

Menurut saya, ini baru kasus kecil dan dari level bawah yang terungkap di Dirjen Pajak. Bagaimana dengan yang tak terungkap. Jika KPK berani masuk lebih dalam lagi, tentu akan muncul “kakap-kakap” segar yang menjadi akar korupsi di lembaga ini. Pertanyaannya adalah beranikah KPK dan maukah para petinggi Dirjen Pajak terbuka kepada KPK?

Sebagaimana diberitakan ANTARA News, pajak dan bea cukai menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 dengan nilai Rp 1.016 triliun atau 78,64% dari keseluruhan pendapatan. Dari angka Rp 1.016 triliun tersebut, Rp 885 triliun di antaranya berasal dari pajak dan sisanya dari bea cukai. Karenanya, tak heran jika lembaga ini menjadi sasaran empuk para koruptor. Jadi, bagi yang tidak kuat imannya jangan coba-coba masuk lembaga ini.

Jika kasus-kasus semacam ini tak dijadikan pembelajaran oleh para pengampu kebijakan di negeri ini dan tidak ditangani secara serius serta tidak diberantas hingga ke akar-akarnya, saya khawatir hasil polling di atas akan menjadi kenyataan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan negara ini jika rakyat benar-benar tak mau membayar pajak. Semoga semua mau berbenah. []

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun