Atas gelaran Rapimnas yang menurut kubu Romy telah sesuai AD/ART partai, SDA nampak makin murka dan semakin kalut. Ia terlihat telah kehilangan akal sehatnya. Melalui SMS yang disebarnya SDA menyatakan mengambil alih roda organisasai partai, alasannya tentu sangatlah klasik: menyelamatkan partai. SDA menyerukan bahwa Rapimnas Romy dkk. hari ini ilegal, dan ia pun meminta kepada pendukungnya untuk tidak menghadiri Rapimnas dimaksud.
Soal Etika
Sebenarnya kisruh PPP kali ini adalah persoalan etika SDA. Ketika ia akan menghadiri kampanye akbar partai Gerindra seharusnya ia merapatkannya terlebih dahulu. Karena SDA kini dianggap bersikap one man show" seakan PPP adalah saya, maka ia mengganggap sepele dukungan pengurus harian dan ketua-ketua DPW. Secara etika politik tidak pernah ada di dunia ini seorang Ketua Umum partai menghadiri kampanye akbar partai lain. Hal itu menghilangkan marwah dan harga diri partai.
Pantas saja kemudian muncul anggapan di internal partai, bahwa SDA telah 'dibeli' oleh PS atau PPP telah "dijual" oleh SDA. Padahal anggapan itu belum tentu benar. Bisa saja SDA berharap mendapat jatah menteri kembali bila PS terpilih sebagai Presiden nantinya, atau hal-hal lain atau motif lain yang hanya diketahui SDA sendiri. Yang jelas dari kondisi saat itu telah hilang "komunikasi politik" antar elit PPP, dan SDA dinggap berjalan sendiri oleh rekan-rekannya.
Seandainya setelah hadir di kampanye Gerindra, SDA mengumpulkan semua pengurus harian dan DPW nya, tentu saja akan berdampak lain. Apalagi bila dalam rapat itu SDA bersedia meminta maaf dan tetap mematuhi hasil Mukernas Bandung atau menjelaskan perlunya evaluasi hasil Mukernas Bandung dengan berusaha menyakinkan teman-temannya : bahwa dukungan terhadap PS lebih efektif dibanding 8 (delapan) tokoh hasil Mukernas II Bandung. Yang jelas permohonan maaf harus keluar dari mulut SDA agar menentramkan hati para elit partai. Hal itu tidak terjadi dan kini implikasinya menjadi lain ; memburuk.
Jangan ke Jalur Hukum
Kini atas pecahnya " kapal PPP " menjadi 2 (dua) bagian besar, kubu Romy dan kubu SDA, beberapa pengamat politik menyarakan mencari solusi ke jalur hukum. Seperti pendapat pengamat komunikasi politik Hendri Satrio dari Universitas Paramadina yang dikutip Kompas.com (Sabtu 19/4/2014) juga menyarankan dibawanya konflik ini ke jalur hukum sebagaimana konflik PKB dimasa Gus Dur. Alasan Hendri Satrio karena ia mengganggap kisruh internal PPP telah semakin kompleks.
Berbeda dengan saran Hendri Satrio, penulis justru mengganggap jalur hukum sangat menyesatkan dan harus dijauhi. Mengapa ? karena persoalan internal PPP hanya dapat diselesaikan apabila semua unsur elit partai mampu duduk bersama dan mencari solusi terbaik bagi keutuhan partainya atau Islah internal. Di internal elit PPP masih ada seorang ulama besar kharismatik yang sangat dihormati dan mampu merangkul semua semua pihak.
Ia adalah KH. Maemun Zoebair yang merupakan Ketua Majelis Syariah DPP PPP, seorang yang santun dan saleh serta tanpa pamrih kekuasaan masih ada di "kapal" PPP. KH Maemun Zoebair harus hadir dalam Rapimnas versi Romy dkk dan mendamaikan kedua pihak. Mentyatukan kembali kapal yang telah "retak" dan dengan bebesaran jiwa, kerendahan hati dan mungkin saja 'air mata' para elit harus saling memaafkan.
Kondisi "meredam' yang kini hanya bisa dilakukan KH Maemun Zoebair itu bukanlah sebuah mission imposible, dan tentu perlu kebesaran jiwa SDA untuk melakukan instropeksi atas langkah-langkah frontal yang telah dilakukannya. Setidaknya ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan SDA untuk menghindari pecahnya "kapal PPP", setelah KH Maemun menyatukan elit ;
Pertama, hadir dalam Rapimnas dan meminta maaf atas langkahnya yang dianggap terlalu maju, dan atas nama kebersamaan dan persatuan partai ia minta elit PPP bersatu kembali;
