Sedangkan lainnya sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang adalah eks militer atau minimal pernah menjadi laskar di tingkat negara bagian. Contohnya : si petani kacang Jimmy Carter, pangkat terakhirnya Letnan Angkatan Laut dan pernah bertugas di akademi AL dan saat perng Korea (1946-1953). Contoh lainnya adalah Presiden populer Abraham Lincoln, ia pensiunan tentara berpangkat Kapten (Illinois State Militia) dan pernah terlibat peperangan.
Di Indonesia, sepanjang sejarah berdirinya Republik, presiden sipil lebih mendominasi dibandingkan presiden eks militer, namun lepasnya beberapa wilayah seperti Timor Leste, Sipadan-Ligitan juga terjadi tatkala pemerintahan RI dipegang oleh presiden sipil. Adagium yang menyatakan presiden dari eks militer lebih stabil dari segala hal terbukti, namun juga tidak menjamin terjadinya keadilan sosial, penegakan hukum dan keadilan HAM.
Sekali lagi tesis yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan supremasi sipil kini diperdebatkan, karena nyatanya di banyak negara demokrasi bukan lagi merupakan supremasi sipil.
Ujian Awal
Kini, setelah terjadinya pro-kontra hasil QC, bangsa Indonesia menghadapi ujian awal dari sistem Demokrasi (liberal), mampukah kita melewatinya bersama ?. Analisa politis apabila salah satu kubu memenangi RC setelah keputusan KPU tanggal 22 Juli 2014 nanti, tentunya kubu yang lain akan menggugat keputusan KPU tersebut di Mahkamah Konstitusi.
Tentunya Mahkamah Konstitusi akan dengan mudah mematahkan gugatan pihak yang kalah, karena data pemilih C1 yang dirilis secara terbuka oleh KPU memudahkan semua pihak mengawasi, mengontrol dan mengaudit perolehan riil yang masuk dalam desk tabulasi KPU Pusat.
Yang dikuatirkan adalah sedidaknya dimungkinkan ada (2) dua kejadian yang akan terjadi dan secara sosial ekonomi akan merugikan bangsa secara keseluruhan apabila terjadi pasca pelantikan Presiden terpilih 2014-2019 ;
Pertama, apabila Prabowo-Hata yang terpilih, akan ada gugatan ke MK disertai terjadi pengerahan massa besar-besaran seperti peristiwa 1998, banyak kegiatan anarki, kerusuhan sosial (sosial unrest) dari pihak yang tidak dapat menerima kenyataan hasil pilpres 2014, dan tentu saja akan menggangu stabilitas ekonomi nasional, dollar akan menguat drastis, serta merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan saat ini (pro statuta quo ?),
Kedua, apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terpilih, maka ganguan nyata terjadi di Parlemen. pihak yang kalah akan memboikot berbagai kebijakn strategis pemerintah. Langkah strategis adalahmerevisi kebijakn Jokowi yang membentuk koalisi kecil menjadi koalisi kuat di Parlemen. Pemerintahn Jokowi akan rentan dari berbagai issue, khususnya issue pertahanan dan kedaulatan wilayah. Papua akan direkayasa sedemikian rupa, demikian pula Aceh yang sudah tenang akan kembali bergolak meminta lepas menjadi negara merdeka penuh seperti halnya Timor Leste.
Kedua hal diatas merupakan ujian awal demokratisasi bangsa Indonesia dan juga supremasi sipil. Ketidak adanya kebesaran jiwa anak-anak bangsa akan merugikan kita semua. Maka hendaklah menyikapinya dengan besar jiwa dan penuh keihlasan demi lulus ujian awal yang tidak mudah itu. Prabowo atau jokowi sama saja.
Jikalau kedua belah pihak menyadari, betapa sedihnya para pembentuk republik ini (founding fathers) saat ini melihat anak bangsa terbelah..."seyogyanya jabatan presiden bukanlah apa-apa dari sulitnya mendapat kemerdekaan".
