Komplotan Begal DPRD

Maraknya aksi begal motor di jalanan tidak kalah semarak dengan aksi begal kaum pencoleng di parlemen.

Bermula dari penolakan Ahok menyetujui anggaran 8,8 Trilyun anggaran sosialisasi peraturan gubernur yang disusupkan komplotan begal DPRD kepadanya, Ahok menolaknya dengan keras dan membubuhi tulisan “Nenek Lo” pada draft APBD tersebut.

Usaha komplotan begal DPRD tidak berhenti begitu saja, selain menyusupkan anggaran 30 M untuk penulisan buku trilogi Ahok, mereka diduga menyusupkan anggaran lainnya dalam rancangan APBD seperti buku pedoman komite sekolah danpedoman pramuka untuk siswa SD, SMP, SMA yang kalau di total berkisar 2,5 milyar dan mungkin masih ada mata anggaran susupan lainnya yang belum kita ketahui.

Karena merasa terhalang dengan aksi Ahok yang tetap bersikeras mengajukan draft APBD sesuai buatannya yang tidak mengakomodir mata anggaran siluman, maka komplotan begal DPRD berusaha untuk memajukan hak interpelasi dengan tuduhan penyuapan Ahok kepada anggota dewan sebesar 12 T untuk memuluskanAPBD.

Komplotan begal DPRD tidak sadar, bahwa sistem pemerintah di Indonesia adalah presidensial bukan parlementer. Eksekutif tidak tunduk terhadap parlemen dan parlemen boleh setuju atau tidak setuju terhadap anggaran, tapimemaksa eksekutif melaksanakannya adalah salah kaprah.Apalagi memasukkan draft APBD yang telah ditanda tangani ketua fraksi kepada Kemendagri dengan tujuan menyusupkan draft anggaran yang telah dipenuhi anggaran siluman hasil karya komplotan begal DPRD.

DPRD harus sadar bahwa rakyat bukan lagi non-partisan yang bodoh dan tidak peduli. Mereka ada di parlemen adalah karena parpol, mereka tidak menyuarakan suara rakyat. Rakyat tidak ingin uang mereka disalahgunakan oleh komplotan begal ini.

Aksi begal anggaran anggota DPRD inibukan tidak mungkin ada kerjasama dengan orang dalam di Pemda sendiri. Ini yang akan menjadi jelas, apabila KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap tuntutan yang dilayangkan Ahok.

Aksi hak angket dari komplotan begal DPRD bukan tidak mungkin akan memakan korban, yang pasti bukan Ahok, karena rakyat berdiri dibelakang Ahok. Pintu penjara siap menampung komplotan begal parlemen bersama komplotan begal motor jalanan.

Ataukah kita perlu menyodorkan komplotan begal parlemen ini kepada masyarakat Tangerang Selatan agar dibakar hidup-hidup? Karena mereka memang layak mendapatkannnya.