Dilema PPKM, Menguntungkan atau Tidak?

Dilema PPKM untung atau merugikan?

Belum jelas kapan Covid 19 berakhir. Sejumlah ahli hanya dapat memprediksi pandemi ini akan melandai se-tahun mendatang. Spekulasi dan teori konspirasi kerap muncul menyatakan covid-19 mirip dengan wabah-wabah sebelumnya. Namun, pandemi ini justru lebih parah dan berbahaya hingga dapat melumpuhkan segala sektor kehidupan. Yang sudah pasti, dampak pandemi covid 19 intens menekan di sektor perekonomian. Gulung tikar perusahaan, pengusaha, dan PHK karyawan besar-besaran bukti nyata bahwa perekonimian Indonesia keos.

Pemerintah telah tanggap menanggulangi keadaan itu dengan berbagai regulasi dan kebijakan. Mulai dari  menerapkan "stay at home", PSBB, pengetatan protokol kesehatan, dan baru ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan (BANSOS) berupa jaminan terdampak covid-19 dan kartu pra-kerja. 

Tetapi, hanya sebagian besar yang mendapat jaminan itu. Pemerataan bantuan dianggap kurang tepat yang mana tidak sedikit masyarakat apes dengan upaya tersebut. Kemakmuran masyarakat Indonesia perlu diperhatikan demi memperbaiki kepercayaan masyarakat.  

Baru ini, pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 9 agustus 2021. Regulasi tersebut dilakukan karena melihat lonjakan kasus covid 19 dinilai belum menunjukkan penurunan. Menurut Ahmad Riadi, pengamat sosial masyarakat Malang menambahkan bahwa istilah PPKM dinilai lebih efektif dari pada regulasi sebelumnya. aktifitas di luar rumah lebih leluasa dijalankan meski dengan batas waktu tertentu. Namun, PPKM level 4 ini juga membawa dilematis bagi masyarakat di indonesia. Pasalnya ada yang diuntungkan dan dirugikan dengan kebijakan ini.  

Penerapan PPKM level 4 oleh pemerintah diharap mampu menyelesaikan covid-19. Wabah yang dipastikan dapat menular melalui udara dan sentuhan fisik itu dihajatkan segera melandai. 

Setidaknya regulasi ini dapat menekan jumlah aktivitas masyarakat di luar rumah sekaligus meringankan kinerja tenaga medis. Sebagai garda terdepan keuntungan dari PPKM level 4 ini dapat menekan jumlah pasien di hampir seluruh rumah sakit yang tiap harinya bertambah. Hal itu tidak lain disebabkan karena kurangnya kepekaan dan kesadaran dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.  

Dilansir dari CNN Indonesia, satuan tugas (Satgas) Covid-19 mengatakan jumlah kematian per-juli kemarin mencapai 32.061. kasus ini menjadi rekor selama covid-19 menerpa Indonesia. Tidak sedikit dokter dan relawan tumbang akibat wabah ini. Tenaga medis sangat menyayangkan apabila kebijakan PPKM level 4 ini tidak berdampak positif bagi mereka. Di sisi lain, selain menangani korban covid 19, mereka juga berperan penting di lingkungan keluarga.

Sementara itu, di ranah pendidikan, khususnya perguruan tinggi. PPKM level 4 dinilai berperan dalam kampus. Hal itu mengacu pada sistem online-learning atau sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat menekan jumlah penyebaran covid-19. Sejak pandemi menerpa Indonesia, perhuruan tinggi sangat jarang diperbincangkan publik. Di sisi lain, mahasiswa dikeluhkan dengan ketetapan uang kuliah tunggal (UKT). 

Perguruan tinggi tidak memberi keringanan, kecuali yang terdampak covid-19. Padahal ekonomi sedang tidak menguntungkan. Rijal, Mahasiswa UIN Malang mengatakan "meskipun kondisi pendidikan cukup baik, tetapi pemerintah juga perlu memerhatikan nasib mahasiswa. Tidak semua mahasiswa dapat membayar biaya kuliah".

Apabila suatu negara dikatakan makmur dan sejahtera, berarti tiap-tiap hukum, keputusan, dan regulasi harus ditegakkan dan menguntungkan. Regulasi PPKM level 4 dinilai profitabel hanya dalam menekan jumlah lonjakan kasus pandemi, belum bisa menjamin keresahan masyarakat

 Mahasiswa tidak (belum) mampu membayar prasarana kuliah bukti nyata bahwa PPKM level 4 tidak jauh beda dari istilah lockdown yang melumpuhkan kondisi suatu negara. 

Australia sebelumnya yang menerapkan regulasi mirip istilah lockdown baru ini mencabut demi memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Pemerintah meyakinkan masyarakat dengan psikologi mental untuk dapat hidup berdampingan dengan virus korona.

Fauziah R Mayangsari, pelajar S2 di Australian National University dalam penelitianya menyampaikan bahwa kepulihan ekonomi Australia dalam pandemi covid-19 disebabkan karena publik patuh dan percaya kepada regulasi pemerintah. Kecekatan serta pengelolaan sistem efektif oleh pemerintah terhadap covid-19 membangun Komitmen kolektif antara masyarakat dan pemerintah dalam merampungkan wabah yang tak kunjung melandai itu.

Dalam segi ekonomi sosial, PPKM level 4 diperpanjang hingga 9 agustus masih menempatkanya pada peluang-peluang. Di lansir dari ekonomi bisnis.com, Josua salaku President Economist  Bank Permata menyampaikan bahwa kebijakan PPKM dapat memperparah laju ekonomi karena masih menekan di beberapa sektor.  

Pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan jika perpanjangan PPKM diberlakukan. Meski demikian, kebijakan PPKM masih dianggap produktif, yakni melonggarkan aktivitas masyarakat dibanding PSBB yang mengetatkan aktivitas sektor esensial. Hal itu dapat membantu laju perekonomian Indonesia meskipun dalam tempo lambat.

Hal itu senada dengan Kepala Ekonom BCA David Samual yang mengamati bahwa PPKM dinilai masih efektif dibanding PSBB. Pemerintah berpeluang mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi di masa PPKM, menurutnya lebih baik, dibanding PSBB. Regulasi PPKM tidak sampai menutup akses kebutuhan primer dan sekunder. Mengamati saat ini, kebijakan PPKM memang tidak sampai mematikan akses perbelanjaan secara online. Ini dapat dijadikan peluang oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian. Tentunya dengan strategi yang menguntungkan, atau bahkan merugikan.