Kesetaraan Gender dalam Hukum: Meninjau Perkembangan dan Tantangan yang Dihadapi

Kesetaraan gender dalam hukum telah menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin. Meskipun telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam mempromosikan kesetaraan gender di berbagai bidang, tantangan masih terus dihadapi dalam mencapai keadilan hukum yang sepenuhnya.

Perkembangan Kesetaraan Gender dalam Hukum:

1. Ratifikasi Konvensi Internasional: Banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam hukum nasional mereka. Hal ini menjadi landasan penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan inklusif.

2. Reformasi Undang-Undang: Sejumlah negara telah melakukan reformasi undang-undang untuk menjamin kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak kepemilikan properti, hak waris, hak perkawinan, dan hak pekerja. Perubahan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dan memastikan perlindungan hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

3. Pendirian Lembaga Khusus: Beberapa negara telah mendirikan lembaga khusus seperti Komisi Nasional untuk Kesetaraan Gender atau Ombudsman Gender untuk mengawasi dan mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan dan praktik hukum.

4. Peningkatan Representasi Perempuan: Terdapat upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga peradilan, baik sebagai hakim, jaksa, atau pengacara. Hal ini bertujuan untuk memberikan perspektif gender yang lebih kuat dalam proses peradilan dan pembuatan keputusan hukum.

Tantangan yang Dihadapi:

1. Stereotip dan Budaya Patriarki: Meskipun terdapat kemajuan dalam reformasi hukum, stereotip gender dan budaya patriarki yang tertanam kuat dalam masyarakat dapat menjadi hambatan dalam implementasi dan penegakan hukum yang setara. Hal ini dapat menyebabkan bias dan diskriminasi dalam praktik hukum.

2. Kurangnya Sumber Daya dan Pendanaan: Upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam hukum seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya dan pendanaan yang memadai. Hal ini dapat menghambat program-program pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran yang diperlukan untuk mendorong perubahan budaya dan sikap.

3. Hambatan Sosial dan Ekonomi: Perempuan seringkali menghadapi hambatan sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti tingkat pendidikan yang lebih rendah, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan sistem hukum secara efektif.

4. Kurangnya Data dan Penelitian: Kurangnya data dan penelitian yang komprehensif tentang dampak hukum terhadap perempuan dapat menjadi tantangan dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam kesetaraan gender dalam hukum.

5. Resistensi terhadap Perubahan: Upaya untuk mereformasi hukum dan praktik hukum seringkali menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo atau merasa terancam oleh perubahan sosial.

Kesetaraan gender dalam hukum merupakan topik yang terus diperdebatkan dan menghadapi tantangan signifikan. Meskipun banyak negara telah membuat kemajuan dalam mempromosikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, masih terdapat kesenjangan yang harus diatasi. Secara historis, hukum dan peraturan di banyak negara cenderung bias gender, sering kali memprioritaskan kepentingan laki-laki dan membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Namun, gerakan feminis dan advokasi hak asasi manusia telah mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara umum. Pendidikan dan kampanye kesadaran yang efektif dapat membantu menghapus stereotip dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender. Selain itu, reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender benar-benar tercermin dalam sistem hukum dan praktik sosial.

Ditulis oleh : Muhammad Irham Fauzi, mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga