Dalam menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Tapera, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun kembali transparansi dan akuntabilitas. Pengalaman dari berbagai kasus korupsi dan mismanajemen dana publik sebelumnya, seperti ASABRI dan Jiwasraya, telah meninggalkan jejak ketidakpercayaan yang mendalam di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan tersebut, pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan dana Tapera yang transparan dan bertanggung jawab.
Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah dengan melibatkan audit independen secara berkala. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan bebas dari intervensi politik, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh publik. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan laporan rutin tentang penggunaan dana Tapera yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Laporan ini harus mencakup detail mengenai alokasi dana, proyek yang dibiayai, serta pencapaian yang telah diraih. Transparansi semacam ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana dana mereka digunakan dan melihat manfaat nyata dari kontribusi mereka.
Selain transparansi, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme pengelolaan dana Tapera. Sosialisasi yang efektif akan membantu mengedukasi masyarakat mengenai tujuan dari program ini dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan perumahan rakyat. Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, untuk menyebarkan informasi ini secara luas. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan Tapera, sekaligus mengurangi spekulasi negatif dan ketidakpastian yang selama ini ada.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat mulai membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Tapera. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Hanya dengan demikian, pemerintah dapat mengatasi krisis kepercayaan ini dan menunjukkan komitmennya dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab.
