Dalam mengkaji kebijakan untuk tambah kementerian dalam struktur pemerintahan, ditemukan bahwa meskipun tujuannya mungkin untuk meningkatkan representasi dan efektivitas, kebijakan ini juga berpotensi menyebabkan redundansi dan menurunkan efisiensi operasional. Keseimbangan antara kebutuhan politik dan administratif menjadi kunci untuk memastikan bahwa penambahan kementerian memberikan manfaat nyata bagi struktur dan fungsi pemerintahan, bukan hanya memenuhi kepentingan politik jangka pendek.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan berkelanjutan atas dampak penambahan kementerian terhadap efektivitas pemerintahan. Reformasi yang dilakukan harus memastikan bahwa setiap kementerian baru memiliki fungsi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, serta mampu meningkatkan layanan publik tanpa menimbulkan birokrasi yang berlebihan. Kesimpulannya, penambahan kementerian harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dan menjaga kepercayaan publik.
