Mahyeldi Bobrok Dalam Memimpin Sumatera Barat

Memilih pemimpin bukan sekadar mengikuti arus popularitas atau terpikat oleh pencitraan semata. Masa depan Sumatera Barat ada di tangan kita, dan keputusan yang bijak dimulai dengan mengenal siapa yang kita pilih. Cari tahu visi yang mereka tawarkan, perhatikan rekam jejak yang mereka miliki, dan pikirkan dampaknya untuk generasi mendatang. Jangan biarkan pesona sesaat menutupi kebutuhan akan pemimpin yang benar-benar peduli dan siap bekerja keras untuk rakyat. Mari pilih dengan hati, dengan logika, dan dengan tanggung jawab. Bersama, kita bisa menentukan arah Indonesia yang lebih baik.

7 kesalahan mahyeldi ketika menjabat menjadi gubernur Sumatera Barat, yaitu:

1. Banyaknya program-program unggulan yang mangkrak
Mahyeldi selama masa jabatannya sebagai gubernur Sumatera Barat dikritik karena program unggulan seperti Satu Rumah Satu Hafiz Al-Qur'an dan pengembangan pariwisata berbasis syariah belum terealisasi secara signifikan. Program ini sempat menjadi janji kampanye, tetapi kurang mendapat implementasi yang optimal di lapangan.

2. Sejumlah proyek besar yang masih tertunda pengerjaannya
Terdapat beberapa proyek yang belum tercapai semasa Mahyeldi menjabat yaitu pembangunan tol Padang-Sicincin, Gelora Olahraga (GOR) Sikabu, dan Gedung Budaya yang belum terselesaikan.

3. Daerah terluar dan terpencil di Provinsi Sumbar masih banyak yang belum menikmati listrik
Banyak wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, dan beberapa kabupaten lainnya, masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur sambungan listrik dari PLN yang belum memadai untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.

4. Lambat merespon permasalahan Masyarakat Air Bangis
Konflik agraria di Air Bangis, Pasaman Barat, menjadi sorotan, Warga yang terlibat konflik tanah merasa kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Demonstrasi besar-besaran bahkan harus dilakukan untuk menuntut kehadiran Mahyeldi sebagai gubernur.

5. Respons Lambat terhadap Konflik Nagari Kapa
Masyarakat Nagari Kapa mengeluhkan bahwa hak atas tanah ulayat mereka tidak diakui secara memadai dalam proses perizinan yang melibatkan PT Sawit. Mahyeldi dikritik karena lambat merespons tuntutan masyarakat terkait pengembalian tanah ulayat yang telah dialokasikan untuk PT Sawit. Ketidakpuasan ini semakin meningkat ketika demonstrasi dilakukan oleh warga yang meminta perhatian gubernur terhadap masalah ini, namun respons yang diberikan dianggap tidak memadai.

6. Kebijakan Represif Mahyeldi terhadap PKL dikecam karena abaikan HAM
Saat menjabat sebagai Walikota Padang, Mahyeldi dikritik atas pendekatan represif dalam menangani PKL dengan melibatkan Satpol PP secara langsung, yang dinilai kurang memperhatikan perspektif HAM. Selain itu, la disebut tidak menyediakan ruang dialog yang memadai dan bahkan absen dalam pertemuan dengan PKL di Medan Nan Bapaneh.

7.Membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran
Pembelian mobil dinas baru dengan nilai sekitar Rp2 miliar oleh Mahyeldi di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Langkah ini dianggap tidak sensitif, terutama ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan pemerintah diminta melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi.