Mohon tunggu...
Irene Octavia
Irene Octavia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi UIN Malang

Hobi saya sendiri adalah menulis dan membaca novel

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Korupsi Jejak Pelanggaran Etika dan Dampaknya

23 November 2023   00:44 Diperbarui: 23 November 2023   00:54 196
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mungkin banyak dari kita yang tak asing lagi mendengar kata “KORUPSI”, korupsi  ada di sekitar kita, tapi mungkin kita tidak menyadari hal tersebut. Pada awalnya orang yang melakukan korupsi kadang menganggap remeh hal yang dilakukan tersebut. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan, karena sebagaimana pun, apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi, maka tak akan lama korupsi tersebut akan merusaknya.

Korupsi adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang bertujuan guna memperoleh keuntungan pribadi, biasanya dalam bentuk uang atau keuntungan material lainnya, dengan cara yang demikian maka dapat merugikan kepentingan umum atau organisasi yang terlibat.

Korupsi yang ada di Indonesia merujuk pada tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk meperoleh keuntungan pribadi dengan tidak sah, baik dalam bentuk uang, jabatan ataupun fasilitas lainnya. Hal tersebut melibatkan praktik-praktik seperti suap, nepotisme, kolusi, dan juga penyalahgunaan wewenang dalam berbagai lapisan pemerintahan dan sektor swasta. Upaya pemberantasan korupsi akan terus dilakukan melalui berbagai lembaga dan regulasi.

Korupsi juga memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Beberapa poin relevansi dan dampaknya meliputi :

  • Penghambatan Pembangunan : korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial pada suatu negara karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan justru disalahgunakan.
  • Ketidaksetaraan : korupsi cenderung meningkatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat orang yang memiliki akses atau kemampuan guna memberi ataupun menerima suap dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil, meninggalkan sebagian masyarakat dalam keadaan sulit.
  • Penghancuran institusi : korupsi juga dapat merusak integritas institusi public maupun swasta. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sektor bisnis.
  • Kerusakan sosial : dalam konteks sosial ini, korupsi dapat menciptakan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan antar warga, memicu konflik sosial dan merusak ikatan sosial.
  • Kerusakan lingkungan : korupsi dalam sektor lingkungan dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, merugikan lingkungan, serta dapat merugikan generasi yang akan datang.
  • Ketidaksetaraan akses layanan publik : korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang di mana orang-orang mampu membayar suap akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada yang tidak mampu.

Pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan dan sejahtera.

Faktor penyebab korupsi di Indonesia melibatkan beberapa elemen, diantaranya adalah lemahnya sistem pengawasan, termasuk kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Ketika individu atau kelompok memiliki kendali ekonomi yang besar, mereka mungkin akan lebih mudah untuk memanipulasi kebijakan atau menghindari pertanggungjawaban atas tindakan koruptif mereka. Lemahnya pengawasan memungkinkan pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa terdeteksi atau dihadapi sanksi yang memadai.

Yang berikutnya dikarenakan kurangnya transparansi, hal ini dapat menjadi faktor penyebab korupsi karena dapat menciptakan ruang untuk praktik-praktik yang tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya pengawasan publik yang memadai. Transparansi memainkan peran peenting terhadap upaya mencegah praktik korupsi dengan memungkinkan pemantauan serta pertanggungjawaban yang lebih baik.

Faktor penyebab korupsi yang terakhir adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sebagai salah satu pemicu. Ketidaksetaraan dapat menciptakan kesempatan bagi praktik korupsi, karena orang yang merasa tidak adil secara ekonomi cendurung akan mencari cara guna memperoleh keuntungan secara illegal atau melalui jalur yang tidak sesuai dengan aturan.

Perlu diingat lagi bahwa ini adalah faktor kompleks dan interkoneksi antara berbagai aspek, dan solusi guna mengatasi korupsi seringkali melibatkan upaya yang terintegrasi di berbagai sektor.

Korupsi dalam skala besar, ataua yang sering disebut sebagai “Grand Corruption”, melibatkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi maupun elit politik yang memiliki dampak besar pada tingkat nasional atau bahkan internasional. Beberapa bentuk korupsi grand melibatkan :

  • Suap dalam proyek besar
  • Penyogokan dalam keputusan politik
  • Penggelapan dana publik
  • Perdagangan pengaruh
  • Korupsi di sektor keuangan
  • Penyelewengan dana kemanusiaan dan bantuan

Bentuk-bentuk korupsi grand ini seringkali menciptakan dampak yang merusak pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara, serta berdampak akan merugikan suatu negara, serta dapat merugikan banyak orang. Pemberantasan korupsi grand ini memerlukan upaya bersama, termasuk penegakan hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun