Mohon tunggu...
Irawan
Irawan Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Pelahap informasi...

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Meramu Isu "Menteri Rini Melarang Jilbab" Ala Jonru

19 Desember 2014   08:36 Diperbarui: 17 Juni 2015   14:59 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption id="attachment_383965" align="aligncenter" width="365" caption="Koran Non Stop. Foto: Twitter (Alfian Habibi@komperta_vian)"][/caption]

Kabar hangat tak sedap menerpa Menteri BUMN Rini M Soemarno. Bermula dari sebuah cuitan Dwi Estiningsih (twitter: @estiningsihdwi) tentang juklak penilaian tes masuk sebuah BUMN yang beredar dan melebar kemana-mana, baik di media cetak, daring, maupun media sosial, sang menteri pun kemudian dituduh telah melarang pemakaian jilbab di Kementrian BUMN. Banyak orang berteriak mengecam, sampai-sampai  anggota DPR, bahkan seorang Wakil Ketua MPR pun ikut bersuara keras menyambar isu tersebut. Tentu saja kabar tak benar tersebut lalu dibantah oleh pihak  kementrian BUMN.

Rupanya Dwi Estiningsih (DE) si empunya cuitan yang jadi sumber huru-hara keder juga dengan masifnya pemberitaan fitnah terhadap Menteri BUMN ini, sehingga DE buru-buru membuat klarifikasi lewat cuitannya, bahwa dia tak pernah menyebutkan nama menteri, bahwa pemberitaan yang beredar adalah tidak benar, dan dia tak pernah berbicara dengan wartawan koran Non-Stop.

[caption id="attachment_383864" align="aligncenter" width="300" caption="Cuitan DE di Twitter 18-12-14"]

14189228391565522237
14189228391565522237
[/caption]

[caption id="attachment_383865" align="aligncenter" width="300" caption="Cuitan DE di Twitter 18-12-14"]

1418922907473621189
1418922907473621189
[/caption]

Namun DE tetap bersikeras bahwa dokumen yang diungguhnya itu, yang jadi sumber isu, adalah nyata dan asli dan akan dibeberkannya nanti, setelah berkonsultasi dengan kyai dan alim ulama.

Jadi DE berkelit, ngeles, bahwa bukanlah salahnya jika akhirnya beritanya berkembang menjadi seperti sekarang. DE hanya bermaksud menyadarkan masyarakat luas akan adanya diskriminasi yang katanya masih banyak terjadi di masyarakat.

Nah, benarkah klaim DE tersebut?

Masalah dokumen tersebut asli atau hoax, bukan sesuatu yang akan dibahas di sini. Mungkin saja dokumen itu ada dan asli dan sifatnya internal yang tidak akan tersiar keluar. Tapi bisa juga hoax semata, yang dikupas dalam-dalam oleh Kompasianer Gatot Swandito dalam sebuah artikel bertajuk "Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN ini".

Sebenarnya DE secara tersirat telah memaparkan apa maksudnya mengunggah dokumen tersebut, dan itulah yang tertangkap oleh koran, media daring, media sosial dan para followernya di Twitter. Namun secara cerdik, DE seperti memakai kiat sebar isu ala Jonru.

Bagi yang sudah paham siapa Jonru, tentu tidak asing lagi dengan jurus-jurus kader PKS yang satu ini dalam mengangkat isu miring mendekati fitnah tentang pemerintahan Presiden Jokowi di fanpage Facebook-nya. Oh ya, jelas sekali tersirat apa maksudnya, tetapi yang tertulis di sana susah untuk dibuktikan salah secara hukum sehingga gampang bagi Jonru untuk ngeles bahwa maksudnya "bukan seperti itu". Dan begitulah yang dilakukan oleh DE.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun