Alhasil pembentukan para pemegang kekuasaan hari ini lebih cendrung bersifat pribadi ketimbang kerakyatan. Terbukti dibeberapa tuntutan yang diusulkan anggota DPR misalnya tuntutan kenaikan tunjangan parfum, kenaikkan gaji dan mobil baru. Sebagai seorang wakil rakyat rupanya hal tersebut bukanlah menjadi kebutuhan yang subtansi sekali mengingat visi yang di emban yaitu mensejahterakan rakyat, apakah mereka menutup mata dengan kondisi rakyat diluar sana yang menderita akibat kemiskinan yang mendera, anak-anak yang hidupnya terlunta-lunta di jalanan??
Lalu pertanyaannya, tuntutan apa yang telah di telurkan atas nama kepentingan rakyat?
Sehingga melihat kondisi di atas,kiranya perlu adanya penguatan dan penanaman kesadaran sedini mungkin dalam pendidikan formal anak bangsa. Sehingga kedepannya hal tersebut sedikitnya dapat dibenahi. Mengingat bahwa intelektualitas tidak selamanya menjamin bahwa pemegang kekuasaan dapat berjalan sesuai dengan visi yang di iming-imingkan.
Perlu di ingat kembali perkataan di awal tulisan di atas bahwasannya akhir dari tujuan politik bukanlah kekuasaan. Karena kekuasaan di peroleh untuk mencapai suatu tujuan yang mulia yaitu memsejahterakan rakyat.
Sumber-sumber
www.limadetik.com/2015/10/03/etika_politik_dan_ambisi_kekuasaan
http://Joy-dedicate.blogspot.com/2011/09/arti-definisi-moralitas-dan-moral.html
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
