Penerapan Sirekap pada Pemilu 2024: Evaluasi dan Perbaikan Menuju Pemilu yang Lebih Baik

Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 telah berlangsung dengan menerapkan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam penghitungan suara. Sirekap memungkinkan proses rekapitulasi suara dilakukan secara elektronik, di mana data hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat langsung diunggah ke sistem secara real-time. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sirekap menghadapi beberapa kendala yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam penerapan sirekap adalah kendala login yang bermasalah. Beberapa petugas TPS mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sistem sirekap, yang menyebabkan proses pengunggahan data hasil penghitungan suara menjadi terhambat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti koneksi internet yang tidak stabil, server yang mengalami gangguan, atau kesalahan dalam penginputan data login oleh petugas. Kendala login yang bermasalah ini perlu segera diatasi dengan memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas server, serta memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada petugas TPS agar familiar dengan sistem sirekap.

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah kurang jelasnya gambar untuk proses Optical Character Recognition (OCR) dalam sirekap. OCR merupakan teknologi yang digunakan untuk mengenali dan mengonversi gambar hasil penghitungan suara menjadi data digital. Namun, jika gambar yang diunggah ke sistem sirekap kurang jelas atau memiliki kualitas yang buruk, proses OCR dapat terganggu dan menghasilkan data yang tidak akurat. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pencahayaan yang kurang baik saat pengambilan gambar, kualitas kamera yang rendah, atau kesalahan dalam pengambilan gambar oleh petugas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan standarisasi dalam pengambilan gambar hasil penghitungan suara, penggunaan perangkat kamera yang memadai, serta pelatihan bagi petugas dalam teknik pengambilan gambar yang baik.

Ketidakstabilan aplikasi sirekap juga menjadi kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan pemilu. Beberapa pengguna melaporkan aplikasi yang sering mengalami gangguan, seperti error, loading yang lama, atau bahkan crash. Ketidakstabilan ini dapat menghambat proses pengunggahan data hasil penghitungan suara dan menimbulkan keraguan terhadap keandalan sistem sirekap. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi sirekap, termasuk pengujian kualitas, optimalisasi kinerja, dan perbaikan bug yang ada. Selain itu, kapasitas server juga harus ditingkatkan untuk mengakomodasi traffic data yang tinggi selama pemilu berlangsung.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam penerapan sirekap, bukan berarti sistem ini harus ditinggalkan. Sirekap memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Transparansi yang ditawarkan oleh sirekap memungkinkan masyarakat untuk memantau proses rekapitulasi suara secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, efisiensi yang dihasilkan oleh sistem elektronik ini dapat mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi suara, sehingga hasil pemilu dapat diumumkan lebih cepat.

Untuk mewujudkan potensi sirekap secara optimal, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja sirekap pada pemilu 2024 harus dilakukan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ahli teknologi informasi, dan masyarakat sipil. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan sistem dan mengoptimalkan kelebihan yang ada.

Perbaikan infrastruktur teknologi juga menjadi kunci dalam keberhasilan penerapan sirekap. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur digital, termasuk perluasan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan perangkat keras dan lunak yang andal serta pemutakhiran sistem secara berkala juga diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan sirekap.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga tak kalah penting. Petugas penyelenggara pemilu, baik di tingkat TPS maupun di tingkat yang lebih tinggi, harus dibekali dengan pelatihan yang memadai terkait penggunaan sirekap. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis pengoperasian sistem, troubleshooting, serta pemahaman tentang prosedur dan regulasi yang berlaku. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan sirekap dapat diminimalisir.

Aspek keamanan siber juga harus menjadi perhatian utama dalam penerapan sirekap. Sistem yang terhubung dengan jaringan internet rentan terhadap serangan siber dan upaya peretasan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan protokol keamanan siber yang ketat dan mutakhir, termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, serta pemantauan dan deteksi ancaman secara real-time. Kolaborasi dengan pakar keamanan siber dan lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat membantu meningkatkan keamanan sirekap.

Terakhir, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait sirekap juga harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami cara kerja sirekap, manfaatnya, serta peran mereka dalam mengawal proses rekapitulasi suara secara elektronik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti media massa, media sosial, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang baik tentang sirekap, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan memperkuat legitimasi hasil pemilu.