Pada fase awal abad-20 tepatnya pada tahun 1904 merupakan tahun dimana berakhirnya perang antara pejuang Aceh dan kolonisme Belanda. Hal ini ditandai dimana penyerahan Sultan terakhir kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Muhammad Daud Syah yang tidak sanggup lagi membendung serangan Belanda yang semakin kuat. Kemenangan pihak Belanda ini yang sangat cepat telah mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan Masyarakat Aceh termasuk dalam dunia pendidikan. Dimana kemuduran tersebut disebabkan oleh sikap represif pemerintah Belanda terhadap ulama dan teungku maupun para santri di pendidikan Islam.
Provokasi dan intimidasi dari pemerintah kolonial yang senantiasa mengawasi aktivitas pendidikan Indonesia di Aceh serta masih banyak ulama dan para pengikutnya yang masih berkutat dalam hal ibadah untuk akhirat saja sehingga membuat Masyarakat Aceh berpandangan sempit dalam memahami Islam. Dimana Mereka sangat menolak segala Ilmu Pengetahuan yang diproduksi oleh barat, seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan ilmu-ilmu umum lainnya diangggap tabu dan sebagian ilmu orang kafir.(Anis, 2015). Padangan ini kemudian didukung oleh sebagian ulama yang mengaharamkan ilmu pengetahuan dari barat karena dianggap tidak sesuai dengan Lingkungan ilmu dan Kebudayaan Islam.
Isu gesekan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran beberapa ulama, termasuk Tgk. Â Bapak Muhammad Daud Beureueh, Bapak Abdul Rahman, Teungku Ismail Ya'qob. Atas dasar itulah dibentuk gagasan dan kesadaran akan suatu wadah perjuangan yang dapat mempersatukan para ulama Aceh dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh, khususnya di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Tgk Abdurrahman mengundang seluruh ulama ternama di Aceh untuk mengikuti diskusi antar ulama. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1939 di Kampus Madrasah al-Muslim Peusangan, Matang Gluumpang Dua, Biroyan. Setelah banyak perdebatan, musyawarah menghasilkan kesepakatan untuk secara resmi mendirikan organisasi daerah yang dikenal sebagai Persatuan Ulama Seluruh Aceh, atau lebih dikenal sebagai PUSA (AB Wibowo, 2005).
Sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi PUSA telah ditetapkan Tgk. Muhammmad Daud Bereueh sebagai ketua dan Tgk. M. Nur El Ibrahimy sebagai sekretaris. Pusat aktivitas PUSA bertempat di kota Sigli (Ismuha, 1996). Organisasi PUSA dalam waktu yang terbilang singkat sudah menyebar ke seluruh Aceh dan organisasi menjadi milik masyarakat. Ketika para pengurus PUSA yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh ini melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Aceh dengan tujuan untuk menyebarkan pengaruh dan propaganda hingga sampai ke wilayah pesisir Barat Aceh.
PUSA berpandangan bahwa pelajaran agama dan pelajaran umum sama-sama memiliki nilai penting bagi kemajuan peradaban manusia. Apabila pendidikan dayah tradisional lemah terhadap ilmu pengetahuan umum, begitupula bila sekolah umum lemah dalam menguasai ilmu pengetahuan Agama. Ini dapat menyebabkan pendidikan di Aceh susah untuk berkembang. Oleh sebab itu anggota PUSA mengharuskan adanya usaha-usaha penggabungan (konvergensi) antara kurikulum dayah dengan cirinya mementingkan pendidikan agama diintegrasikan bersama kurikulum-kurikulum sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum pula. (Sufi, 2007).
Adapun tujuan dari pendirian organisasi PUSA ini adalah, pertama dengan tujuan menyiarkan dan mempertahankan syiar agama Islam. Kedua, sebagai wadah untuk menyatukan paham pada penerangan hukum-hukum Islam. Ketiga, memperbaiki dan mengintegrasikan pelajaran agama di sekolah agama, dan menginisiasi untuk mendirikan sebuah perguruan Islam. Keempat mendidik para pemuda serta putra-putri Islam dalam persoalan keagamaan. Kehadiran organisasi PUSA ditengah-tengah masyarkat Aceh telah memperkuat sistem pembaruan pendidikan agama di Aceh yang ditandai dengan semakin banyaknya lahir madrasah-madrasah yang diprakarsai oleh PUSA, bahkan jumlahnya hampir terdapat diseluruh wilayah Aceh.
Gagasan awal untuk memperbarui pendidikan Islam di Aceh sebenarnya tercetus dari surat yang dikirimkan kepada Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap oleh Syekh Abdul Hamid Samalanga, seorang ulama Aceh di Mekkah. Surat tersebut berisi informasi tentang keberhasilan Ikhwanul Muslimin dalam memodernisasi pendidikan Islam di Mesir dan mengajak untuk mengikuti konsep tersebut untuk memajukan pendidikan di Aceh (Alfian, 1997). Setelah membaca dan berdiskusi dengan rekan-rekannya di ulama, surat itu disambut baik. Pada saat yang sama, dengan hadirnya madrasah, mereka perlahan berusaha menghadap ke arah kemajuan.
Interaksi  Teungku  Abdurrahman  Meunasah  Meucap  dengan  cakrawala  budaya pendidikan di Sumatera Utara membuka wawasannya terhadap dinamika pendidikan modern berbasis madrasah. Ia menganggap bahwa madrasah dengan segala pernak-perniknya mampu menjawab  berbagai persoalan  dunia  pendidikan  Islam  karena  bergerak  pada  dua  dimensi secara  linier sehingga  menghasilkan out  put yang  lebih  berkualitas.  Lembaga  ini  mampu menghasilan  lulusan  dengan  kemampuan setara,berimbang  dan  dapat  mengembangkan  diri dengan  berbagai  kajian  lintas  mazhab  serta  tidak  memposisikan  diri  pada menara  gading dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ia  beranggapan  bahwa dayah yang kaku dengan "dokrin suci" para teungku tidak mampu  memberi  solusi secara  utuh terhadap  permasalahan  pendidikan.
- Refrensi :
*Fatianda, S. & Badrun. (2022). Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan Reformasi Pendidikan Islam di Aceh, 1939-1952. Local History & Heritage. 2(1), 23-30.
*Ismail Arham. TEUNGKU ABDURRAHMAN MEUNASAH MEUCAP: STUDY BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN BIDANG PENDIDIKAN.
