Dari dulu hingga sekarang, negara tercinta kita ini tak pernah berhasil keluar dari masa transisi yang tak berkesudahan. Pintu satu tertutup, terbukalah pintu lain. Banyak faktor yang mempengaruhi transisi negara selalu diam di tempat dan salah satu faktor utamanya ialah oligarki yang terus bercokol pada pemerintahan. Oligarki ibarat air yang mengikuti wadah, bertransformasi ke berbagai bentuk, mengikuti zaman, selalu berposisi aman sambil menaklukan sistem yang sudah seringkali di perbaiki. Atau, memang sistem ini (sengaja) tidak pernah di perbaiki?
Negara atau kita sebut saja pemerintah seharusnya berperan melindungi hak warganya, menjadi malaikat pelindung yang menjaga hak-hak dasar masyarakat dan mengupayakan kesejahteraan bagi berbagai pihak. Namun realita yang terjadi, seakan lupa, pemerintah seringkali abai akan peran yang dia emban. Mereka memang mengupayakan kesejahteraan, namun kesejahteraan dengan berbagai syarat dan hanya berdampak pada segelintir pihak. Hingga hari ini, nyatanya pemerintah seringkali menimbulkan kebijakan yang membuat riuh publik karena tidak berorientasi pada kebaikan rakyat.
Demonstrasi besar-besaran elemen masyarakat selalu ada, menuntut keadilan. Dimulai dari revisi UU KPK, RKUHP, Wacana Amandemen UUD 1945, hingga Omnibus Law dan banyak pasal serta kebijakan kontroversial seringkali muncul ibarat “bola panas” yang hadir dalam negara.
Padahal sejatinya, menurut filsuf, Jean-Jacques Rousseau mengemukakan, negara yang mengklaim dirinya menganut politik demokrasi sudah seharusnya menciptakan kebijakan dan wacana politik yang mengedepankan “Kebaikan bersama” yaitu kebaikan warga negara.
Realita yang ada, pemerintah seakan-akan belum mampu (atau memang sengaja) untuk mengakomodir kepentingan warganya. Negara diharapkan untuk mendistribusikan keadilan secara merata, namun alih-alih keadilan, masyarakat seringkali mendapat kepahitan yang mengancam hak mereka. Pemerintah memang hadir, namun dalam konteks hanya membutuhkan suara masyarakat sebagai alat politik yang mereka gunakan dalam “pesta” demokrasi yang dijalankan untuk kepentingan mereka sendiri.
Bangsa ini tak pernah lupa, dahulu Bapak oligarki berkuasa sangat lama. Menghadirkan ilusi kemajuan dalam kepemimpinan yang ia pimpin hingga tumbang di akhir. Ketika hegemoni Orde baru terasa surut. Rakyat menganggap pintu oligarki telah tertutup. Bayangan akan demokrasi ideal yang akan dijalankan di orde berikutnya yaitu reformasi, akan terbentuk.
Namun bayangan tersebut ibarat mimpi di siang bolong. Oligarki nyatanya bertransformasi, ke bentuk paling mutakhir, berubah bentuk menjadi sekrup sekrup demokrasi ideal yang membuat demokrasi itu tak ideal kembali. Oligarki mengakar dan berubah ke bentuk baru berupa partai politik, pemilu dan parlemen. Politik biaya tinggi yang muncul seakan-akan menjadi ladang subur perkembangbiakan oligarki tersebut. Dan semua hal itu semakin menggila hingga hari ini.
Oligarki ibarat pemain belakang layar, mengatur semua lini secara halus, terstruktur dan massif. Ketika oligarki berjalan, sejatinya semua elemen menjadi korban. Sisi sosial masyarakat menjadi terganggu, hak-hak manusia terancam, kebebasan bersuara dan memberikan kritik tergadai, demokrasi hanya sekadar teori, apalagi ekonomi, hei, sebagai faktor penting penggerak oligarki itu sendiri, ekonomi ini terkena dampak secara luar biasa.
Mari sebelum jauh membahas mengenai dampak, mungkin kita harus bertanya kenapa oligarki bisa muncul dan eksis hingga hari ini?
Menurut Profesor di Northwestern University yaitu Jeffrey A Winters, mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan oleh pelaku yang memilki kekayaan materiil (Oligark). Hal ini bisa terjadi karena menurut beliau dalam tulisannya yaitu Oligarchy and Democracy in Indonesia, dari semua sumber daya kekuatan politik di Indonesia, kekuatan materiil atau kekayaan sejauh ini adalah yang paling terkonsentrasi, serbaguna, tahan lama dan sulit untuk bisa dibatasi. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa keterkaitan oligarki dengan penguasaan terhadap sumber keuangan begitu erat. Jika kita ulik bahkan, banyak kebijakan kontroversial seringkali berhubungan dengan sektor ekonomi.
Kita bisa memahami nahwa kuatnya pengaruh oligarki di Indonesia sendiri sangat kental terasa. Hal ini diakibatkan oleh politik biaya tinggi. Ketika para politisi yang ingin ikut konstelasi politik harus memiliki modal yang banyak dan modal ini hanya bisa didapat dari para pemiliki modal ataupun oligark. Idealis mereka terikat dengan modal yang mereka terima dan akhirnya terbelenggu karena modal tersebut tak mungkin diberikan tanpa syarat tertentu.
