Darurat Sipil: Antara Bentuk Arogansi dan Ketidakmampuan Pemerintah dalam Menghadapi Covid-19

Pandemi COVID -- 19 yang merambah tanah air merupakan hal yang sangat memukul bagi Elite Pemerintah. Pukulan telak ini dikarenakan Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi atau Mencegah Penyebaran Virus ini di Tanah Air sangatlah Lamban. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan menyebutkan "Enjoy saja" dalam menghadapi Pandemi ini. 

"Dari 1,4 milyar penduduk sana ya paling 2 ribuan (yang terkena virus corona). (Sebanyak) 2 ribu dari 1,4 milyar itu kan kayak apa. Karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah. Enjoy saja, makan yang cukup," Ujar  Terawan dilansir dari news.detik.com Senin (27/1/2020). 

Keteledoran Pemerintah juga ditambah dengan tetap mengakseskannya serta membuka Lebar Penerbangan Domestik yang menyebabkan masih banyaknya turis Asing terlebih lagi Turis asal Tiongkok yang datang ke Wilayah Indonesia. Dilema Pemerintah Makin menjadi disaat terjadi Keraguan untuk menutup Akses Penerbangan Domestik terlebih lagi Penerbangan Ke Tiongkok yang hingga ini masih terjadi.

Penyebaran COVID -- 19 yang dengan cepat menjalar ke Wilayah Republik Indonesia Seakan membuat Pemerintah Gagap dalam Mengambil Sikap. Sejak Kasus pertama pada Awal Maret, pemerintah dinilai sangat Lamban dalam mengambil Kebijakan Cepat dalam rangka menanggulangi Penyebaran COVID -- 19 di Tanah Air. Ditambah lagi pengakuan Presiden Joko Widodo terkait Pemerintah yang merahasiakan Informasi berkenaan dengan COVID -- 19. 

Ketidakmampuan Pemerintah ini semakin bertambah disaat Langkanya barang -- barang Kebutuhan Pokok yang diakibatkan dengan adanya Penimbunan dan Melonjaknya Ratusan Masyarakat untuk membeli Kebutuhannya baik di Swalayan maupun Pasar Tradisional. Hal ini menyebabkan adanya kelangkaan serta kenaikan harga yang cukup signifikan dalam Neraca Perdagangan Indonesia. 

Belum lagi Perihal Stock Masker yang Habis terjual dan terjadi Kelangkaan yang disinyalir dimanfaatkan Oleh beberapa Oknum yang memanfaatkan Keadaan Pandemi ini. Pemerintah dalam hal ini seakan tidak memiliki kemampuan penuh dalam menangani hal terkait ini. Guyonan pemerintah lagi -- lagi di lontarkan oleh Mentri  Kesehatan Terawan dalam Statemennya menanggapi terkait Melonjaknya Harga Masker yang malah menyalahkan Masyarakat karena membelinya.

Kebijakan Pemerintah dalam menangani COVID -- 19 ini mengalami Dilematis yang terlampau nyata. Dilematis ini terjadi disaat Pemerintah Mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi pula dengan Kebijakan Darurat Sipil. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan Pemerintah dalam Menjaga Stock Persediaan Pangan dan Kebutuhan Pokok lainnya. 

Pemerintah seakan mengambil delik dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini yang mengarah pada Darurat sipil dimana dalam hal ini Pemerintah tidak Wajib menangggung berbagai macam bentuk kerugian selama Kebijakan ini berlangsung. Pemerintah terlebih lagi seakan memanfaatkan kebaikan hati masyarakat umum yang berbaik hati mendonasikan Keuangannya untuk membantu keberlangsungan Hidup Masyarakat lainnya yang terkena dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ini.

Bentuk ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah dalam Menangani Permasalahan COVID -- 19 ini dirasakan banyak kalangan masyarakat khususnya Masyarakat Menengah Kebawah yang menggantungkan Kehidupannya pada Pekerjaan diluar rumah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan di Rumah. Mereka dihimbau serta dihimbau dengan kuat kembali dengan adanya kebijakan ini agar tidak melakukan Aktivitas Pekerjaannya diluar rumah. 

Sementara dilain pihak, Pemerintah masih ragu -- ragu untuk mengentaskan Kebijakan ini secara luas kepada Perusahaan -- perusahaan besar dan seakan hanya menutup Keberlangsungan Hidup dari "Kaum Minoritas Keuangan" yang menggantungkan Nasib Hidupnya di luar rumah serta di jalanan. Terkait ketidakadilan semacam ini disampaikan pula oleh Montesquieu sebagai Sifat manusia bergantung pada situasi social tertentu. "Sifat alamiah manusia adalah bersikap adil namun karena situasi sosial tertentu, dia mulai memilih untuk bersikap adil atau tidak adil" (Montesquieu : 1748).

Kebijakan Pembatasan Sosial ini dirasa adalah bentuk Arogansi Pemerintah dalam memanfaatkan kekuasaannya disaat ia tidak mampu untuk memenuhi apa yang seharusnya ia lakukan. Bentuk Arogansi Pemerintah semakin diperburuk karena tidak adanya langkah kongkrit yang dapat melindungi Masyarakatnya. Terlebih dari COVID -- 19,  Masyarakat saat ini harus ditakutkan dengan Keberlangsungan Hidup mereka disaat mereka seakan di paksa untuk tidak melakukan kegiatan diluar rumah. 

Tanpa disadari, Pemerintah seakan menutup matanya akan Sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan Beradab dan juga Sila ke-empat dari Pancasila yang selalu di agung - agungkan yakni Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dimana letak Kebijaksanaan Pemerintah disaat masih mengalami Dilematis Antara Kesehatan serta Kesejahteraan Masyarakatnya dibandingkan dengan Perekonomian Negara.

"Sama -- sama mati" mungkin inilah tajuk yang pantas dijadikan dalam lembaran sejarah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Jika Seseorang yang dari kalangan Menengah Kebawah tidak melakukan Pekerjaan di luar rumahnya, tentu akan mati Kelaparan ia beserta Keluarganya. Di lain sisi, ia kemungkinan akan mati Jika terpapar dari COVID -- 19 yang ada di luar Rumahnya. 

Lantas ? bagaimanakah keberlangsungan Arogansi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi yang melibatkan Nyawa Jutaan Penduduk Indonesia ? akankah ia masih bertahan dalam ke arogansiannya untuk melakukan kebijakan seperti ini tanpa "Menghidupi" sebagian besar rakyatnya yang membutuhkan "Makan" demi menopang keberlangsungan hidupnya ?