Indeks Demokrasi Indonesia

Nah, apakah indonesia sudah demokratis? Mari kita simak bersama-sama artikel ini.

Tak terasa sudah lebih dari 15 tahun indonesia kembali memasuki era demokrasi, kita di kagumi sebagai negara yang demokratis terbesar ketiga di dunia setelah india dan amerika serikat. Namun demikian benarkah negara kita sudah benar-benar demokratis? Apa bukti serta ukurannya? jangan sampai penilaiannya bersifat subjektif belaka. 

Soal ukuran praktek demokrasi para ahli biasanya mengacu kepada dua laporan internasional yakni the freedom hause dan the economis intelegent unit sayangnya, keduanya bersifat umum mengukur di sifat nasional serta sekedar mencatat hal-hal yang prosedural saja, sementara itu walaupun ada laporan di dalam negri sifat masih sebatas kualitatif tidak kuantitatif. 

Padahal mengukur praktek berdemokrasi dilapangan hingga ke tingkat daerah akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang iklim demokrasi di tengag masyarkat, bukan hanya negara yang harus menjalankan demokrasi, masyarakat juga harus berprilaku demokratif, di negara besar dan seberagam indonesia kemajuan praktek demokrasi tidaklah merata. 

Pada tahun 2007 muncul inisiatif untuk membuat indeks demokrasi indonesia atau idi yakni sebuah metodologi untuk mengukur praktek demokrasi melalui para meter para meter yang khas indonesia yang mengacu kepada pelaksanaan dari nilai-nilai pancasila. Idi, bagaikan jeneral chek-up terhadap praktek demokrasi di indonesia hingga ketingkat provinsi. 

Berbagai pihak terlibat aktif dalam inisiatif ini yaitu kantor mentri koordinator bidang politik, hukum dan kemanan, badan perencanaan bangunan nasional, kementrian dalam negri, badan pusat statistik, program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa, para akademisi, penggiat para swadaya masyarakat serta media masa.

Inisiatif di tingkat nasional ini, di dukung oleh kelompok kerja di tingkat provinsi yang juga melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta media masa.

Lalu apa itu sebenarnya indeks demokrasi indonesia? Indeks ini menguantifikasi praktek demokrasi di suatu provinsi denagn melihat tiga aspek utama dari demokrasi yaitu soal implementasi kebebasan sipil, jaminan hak-hak politik serta efektifitas dari lembaga-lembaga demokrasi. 

Masing-masing aspek memiliki beberapa variabel dan masing-masing variabel memiliki indikator-indikator. Untuk aspek kebebasan sipil terdapat empat variabel yang diukur yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. 

Sementara itu, indikator-indikatornya diantaranya masih adakah pengguna kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat? Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat? Lalu, masih adakah aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya? Dan, masih adakah tindakan penjabat yang diskriminatif dalam hal jender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya?. 

Untuk aspek hak-hak politik ada dua variabel yang diukur yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Disini indikator-indikator yang diukur diantaranya: masih adakah kejadian dimana tidak tersedia fasilitas untuk kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih? Dan seberapa aktif masyarakat mengadukan  peraktek penyelenggaraan pemerintah yang di anggap menyimpang?

Terakhir untuk aspek lembaga-lembaga demokrasi ada lima variabel yang diukur yaitu: pemilu yang bebas dan adil, peran dewan perwakilan rakyat daerah, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. Disini,indikator-indikator yang diukur diantaranya: masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara? 

Seberapa aktif DPRD membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri? Ada atau tidakkah kegiatan kaderisasi oleh partai politik? Lalu masih adakah laporan  keterlibatan pegawai negri sipil dalam kegiatan partai politik di saat pemilihan umum? Dan masih banyak kah keputusan hakim yang kontroversial.

Secara total ada 28 indikator praktek demokrasi yang diukur. Lalu, dariamana data-data untuk penilaian di proleh? Di sepanjag tahun tim dari badan pusat statistik di daerah mengumpulkan berita-berita terkait aspek, variabel, serta indikator-indikator demokrasi dari koran. 

Sebulan sekali berita-berita tersebut diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi bila mana perlu, di lakukan cek lapangan fokus pada pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa terkait peraktek demokrasi. Setahun sekali data-data dari daerah di nilai oleh sebuah dewan ahli yang independen terdiri dari para akademisi, wakil lembaga swadaya masyarakat, serta penggiat media masa. Melalui mekanisme ini, penilaian terhadap indeks demokrasi di jamin bebas dari kepentingan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil penilain perindikator kemudian di jumlahkan melalui rumus tertentu sehingga terbentuk nilai variabel yang kemudian membentuk nilai aspek dan pada gilirannya pembentuk indeks demokrasi provinsi dari penjumlahan indeks demokrasi perprovinsi akan di peroleh indeks demokrasi indonesia. 

Sebagai mana sebuah jeneral chek-up indeks demokrasi indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan juga kita akan tau yang masih kurang baik sehingga perlu di perbaiki, dengan adanya IDI para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik, sekarang ini di tingkat nasional indeks demokrasi indonesia telah dimanfaatkan oleh bapenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik pada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN dengan adanya IDI target-target pembangunan politik menjadi terukur dengan program pemerintah yang lebih terarah masyarakat akan semakin menikmati ilim yang demokratis, kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi kesejahtraan akan terbentuk dan yang terutama kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin mewujud.