Dua Surat Penolakan DOB Papua Ada di Mendagri Jakarta.

[caption id="attachment_299595" align="aligncenter" width="300" caption="Fto doc: penyerahan pernyataan sikap Mahasiswa untuk penolakan DOB Papua di MENDAGRI Jakarta"][/caption]

Jakarta,dua surat protes penolakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi PapuadanProvinsi Papua Barat sudah ada di menteri dalam negeri (MENDAGRI) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara – Jakarta .

Penolakan tidaksaja datang dari masyarakat dan para mahasiswa se-tanah Papua tetapi protes besar – besar datang juga dari unsur pemerintahan daerah provinsi Papua.Unsur pemerintah yakni dari pemimpin nomor satu Papua “ Lukas Enembe S.IP, M.Hum ini terlebih dahulu protes di MENDAGRI untuk pembatalan penindaklanjutan pemekaran.

Pemasukan surat penolakan dari gubernur membenarkan oleh Indra Winarto pegawai director jendral penataan otonomi daerah, disela audiens bersama enam orang perwakilan aksi masa dilantai satu gedung pertemuan kantor menteri dalam negeri Jakarta.

Rahasia surat protes dari gubernur mengungkap setelah para audiens mengingatkan sikap politik pemimpin kami bapak gubernur Lukas Enembe dibeberapa waktu lalu menolak pemekaran DOB.

Dalam penjelasan dia, kenapa sekarang baru datang protes 50% sudah jadi dan tinggal 50% saja. Lho, bukannya bapak gubernur kan sama sekali tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemekaran daerah otonom baru. Suara dia mewakili suara rakyat Papua. Kami kira tidak perlu pengesahan lagi.

Lanjut dia, ini yang kedua surat penyusulan penolakan.Surat protes kedua ini mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) wilayah Jawa Barat mencakub Kota Study Jakarta, Bogor,Depok,Tengerang, Bekasi dan Bandung.

Ada dua tuntutuan dari aliansi mahasiswa Papua yakni, pertama, penolakan 100%33 pemekaran kabupaten kota dan 3 Provinsi pemekaran baru di se-tanah Papua. Kedua, menuntut diberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Pernyataan sikap pemerintah daerah Papua pun jelas yaknipenetapan DOBtidak melalui mekanismeyang ada. Tanpa sepengetahuan pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat pun anggota DPR RI melaksanakan paripurna. Siapa yang memberikan rekomendasi kesemua pemekaran baik pemerintah Pusat maupun daerah Papua.

Permintaan penolakan dari pemerintah Papua ini tidak merealisasikan maka pihak Senayan DPR RI periode 2009-2014 merendahkan kepemimpinan orang Papua, membodohi serta membunuh kemampuan intelektualitas orang asli Papua. Hanya inisiatif dua anggota DPR RI asal Papua yang ada di Senayan membuat rakyat Papua menjadi keru dan menderita dalam politik pemekaran ini.

Dua anggota DPR ini mengagung- agungkan memanfaatkan isu kredibel bahwa pemekaran membawah kesejateraan bagi rakyat Papua. Kepada siapa kesejateraan itu ada ?.

Ex real: ekonomi lokal seperti: Pasar mama-mama Papua hanya ada janji- belaka. Secara politik: pemilihan kepala daerah menghadirkan peran dingin sampai konflik horizontal, selain itu kehidupan sosial budaya pun ikut retak. Secara hukum: orang – orang Papua yang mengejar keadilan di penjara sampai stigmatisasi makar. Seperti tuan Filep Karma, Selpius Bobii, Viktor Yeimo dll. Para elit kepentingan yang turus mekarkan DOB (menekan) kata "kalau tidak berikan Pemekaran DOB maka kami minta Papua Merdeka. itu alasan mereka " Kata Dirjen OTDA Mendagri Jakarta (4/11/2013). Pertanyaan : kelompok itu melanggar hukum MAKAR namun dibirakan. Mengapa tidak dipenjarakan, biar mereka gong- gong dalam tahanan apa mereka pejuang sejati atau tidak ?. Investasi: tanah adat kami diambil secara paksa oleh kepentingan Jakarta, seperti APEC dibeberapa waktu lalu. Menyepakati Cina dengan Indonesia untuk pembukaan lahan baru di Papua. Lain hal, menteri Pertanian Indonesia dengan perdana menteri Australia menyepakati pengimpor sapi di Papua. Secara pendidikan: kurang lebih 44 tahun bersama Indonesia, berapa banyak profesor yang dikaderkan khusus untuk orang Papua ?. Kondisi fisik bangunan gedung sekolah yang ada saya menggunakan daun alang di pelosok pedesaan di Papua. Secara kesehatan : setiap hari rakyat Papua meninggal dunia, anak - anak, pemuda, orang tua. Apa penyebab kematian ini kita tidak mengetahuinya. Secara gizi : banyak keluarga kami juga meninggal dunia, seperti tambaraw 2012, yahukimo, food foisoning (bahan pangan impor mencampuri pestisida), drank foisoning ( minuman alkohol).

Tiga provinsi daerah otonom Baru dan 33 daerah otonom kabupaten kota di Provinsi Papua tidak akan membawah kesejateraan bagi rakyat Papua. Lihat saja daerah otonom yang sudah ada saja menghadirkan raja – raja kecil bagi elit – elit politik di Papua artinya koruptor.

Maka kedua tuntutan rakyat ini mengabaikan lalu mensahkan daerah otonom baru oleh mendagri maka semuanya skenario pusat untuk memproteksi rakyat sipil, menuju pemusnahan orang asli Papua.

Oleh : Ipuma Yoka