IDF 2019, Mencari Pekerjaan Idaman Tidak Semudah Dulu Lagi

Demikian kesimpulan yang saya bisa ambil dari perhelatan dua hari Indonesia Development Forum (IDF) di JHCC-Jakarta Hilton Convention Centre (Balai Sidang) Jakarta pada 22 dan 23 July 2019. Pemaparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto secara gamblang mengungkapkan tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini untuk meraih masa depan yang bisa saja sesuai rencana (sukses), biasa saja (stagnan) atau middle income trap (gagal).

IDF 2019 adalah kegiatan serupa yang dilakukan sejak dua tahun lalu yang mengusung tema "Mission Possible : Seizing The Opportunities of Future Work to Drive Inclusive Growth" (terjemahan bebasnya, Menangkap Kesempatan untuk meraih pekerjaan masa depan dan menghela pertumbuhannya secara menyeluruh didalamnya) yang menghadirkan ratusan nara sumber dan diikuti oleh ribuan peserta  ternyata sangat menarik untuk diikuti dan diamati. Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Bappenas dan Pemerintah Australia banyak memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada banyak peserta karena inilah permasalahan aktual sebenarnya (baca ekonomi/bisnis) dalam era ekonomi disrupsi dan transformasi digital.

Walau mengusung tema tentang profesi dan pekerjaan ideal untuk masa kini dan masa depan, ternyata itu tidak mudah diraih bila kemampuan lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Faktanya seperti informasi dari Menteri PPN dan Bappenas betapa lulusan Perguruan Tinggi Indonesia (PTI) sama baik dalam kualitasnya dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari negeri Denmark. Ini seperti tamparan yang menyakitkan dan Bambang melanjutkan kurikulum SMK dan Politehnik Indonesia ternyata hanya sibuk dengan dunianya sendiri tapi tidak peka dengan kebutuhan pasar yang membutuhkan.

Bicara tentang partisipasi bersekolah di Indonesia rata-rata tinggi namun kualitasnya rendah. Berdasarkan laporan dari PISA (Programme for International Student Assessment) atau Program Penilaian/Pengukuran Kemampuan Pelajar dari OECD (Organization for Economic Co-operaton and Development) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan, rata-rata siswa Indonesia dalam mata pelajaran matematika, membaca dan sains skornya jauh dari kemampuan pelajar dari negara-negara OECD lain.

Bicara tentang sejarah perihal hal ini, kemampuan  tiga hal ini tidak bisa secara instan dan cepat dapat dicapai untuk meraih nilai yang lebih baik atau sesuai standart.Dan menurut perhitungan rata-rata nilai "yang baik" atau standar baru bisa diraih oleh anak-anak Indonesia tahun 2065 (atau 20 tahun setelah ultah kemerdekaan Indonesia ke 100 tahun), dan saat ini mereka belum lahir. Lol.

Kenyataan memprihatinkan ini harus segera dibenahi dengan banyak membuat sekolah dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bambang melanjutkan di negeri maju lain, siswa tidak dipacu meraih ijazah tapi justru berkompetisi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian tertentu. Ini menurut penulis seharusnya menjadi perhatian Kemendikbud tentang pemahaman pendidikan apakah harus lewat sekolah formal berlama-lama dengan materi pelajaran yang kebanyakan dihafal tapi bukan diaplikasikan dimana setelah ujian dilupakan?

Tidak hanya di unsur pendidikan, tapi juga dalam urusan birokrasi pemerintah dan perijinan usaha di negeri ini ternyata masih panjang dan berbelit. Seperti yang diungkap oleh survey WEF (World Economic Forum-Executive Opinion Survey 2017 yang mengungkapkan  "Corruptions and bureucratic inefficiency are considered to be the most burdensome issue on doing business in Indonesia' dimana perizinan perlu 4 hari sementara Singapura setengah hari, Malaysia dan Thailand tidak lebih dari 3 hari.

Berbeda dengan Menteri PPN Bappenas yang secara kritis menyiasati tantangan pembangunan Indonesia, sebaliknya Menperin, Airlangga Hartarto berbicara dengan rencana Indonesia kedepan dengan mengunggulkan beberapa sektor yang harus digarap agar Indonesia bisa tetap bersaing dalam kancah ekonomi dunia kedepan. 

Sesuatu yang luput dari informasi Airlangga dan diutarakan oleh Bambang adalah penurunan industri manufaktur Indonesia yang memprihatinkan karena tulang punggung ekonomi Indonesia saat ini justru sama seperti tahun 70 dan 80an yang mengandalkan sumber daya alam seperti komoditas mineral (batu bara) dan kelapa sawit. 

Memang tidak salah namun mengandalkan hal ini akan sangat rentan karena bila harga komoditas ini yang bernilai US dollar turun, neraca perdagangan kita juga turun, seperti yang terjadi saat ini.