Mohon tunggu...
I Nyoman  Tika
I Nyoman Tika Mohon Tunggu... Dosen - Dosen
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

menulis sebagai pelayanan. Jurusan Kimia Undiksha, www.biokimiaedu.com, email: nyomanntika@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Guru Besar Rame-Rame Ajukan Petisi Ke Presiden Jokowi

3 Februari 2024   00:03 Diperbarui: 3 Februari 2024   00:38 393
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo ( Sumber : Setkab) 

Pemilu semakin dekat, hanya tinggal hitungan hari, banyak insan akademisi kampus (guru besar)  mulai bergerak mengajukan petisi ke pemerintah Jokowi. Mulai dari UGM, UII, UNAND, dan Unhas-Makasar.  Beberapa hari kedepan mungkin disusul oleh perguruan tinggi lain, agar tidak dianggap tidak peduli? Entahlah... orang takut dianggap tidak ambil bagian dalam suatu prosesi bersejarah, agar bisa ditunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari. 

Dunia politik semakin bergairah, seiring dengan bergairahnya kehidupan di banyak dimensi, yang disebarkan oleh medsos secara masif, dengan segala daya tariknya. Para akademisi juga ikut bergoyang untuk mencari panggung untuk bisa dianggap berperan menentukan arah politik di Indonesia. Namun banyak pihak berpesan hati-hati, dengan meminjam nasihat Napoleon Bonaparte," Dalam politik, kebodohan bukanlah cacat."Sebuah pesan yang memang menarik dan mengisyafkan bagi para akademisi, yang Sebagian adalah orang terhormat karena intelektualitasnya.

Kaum intelektual harus bisa lebih tajam apakah pemerintahan saat ini sudah otoriter atau tidak sama sekali.  Pemerintah otoriter takut pada kaum intelektual. Negara otoriter totaliter tidak menginginkan intelektual sejati bertumbuh karena akan menjadi ancaman bagi kekuasaan alias akan mengekspos kebohongan-kebohongan kekuasaan.

Akademisi tak perlu larut ke politik sebab dunia politik, dia sejati berumah di angin, seperti kata Rendra, harus ada disemua golongan. Intelektual harus nya menjadi pengarah untuk menunjukkan kebenaran kepada siapapun. Sarannya memang kearah penguasa. Perlu diketahui bahwa kekuasaan penuh lipatan. Di lipatan-lipatan kekuasaan, ada dominasi dan monopoli yang bisa mengubur banyak mimpi. Di balik kekuasaan juga ada dominasi dan monopoli yang bisa membuahi banyak mimpi. Pada bagian akhir itulah peran intelektual kampus untuk membuka tabir kebenaran. 

Pada akhirnya, seperti diungkapkan oleh Henry Ford, presiden Amerika serikat- " The only motive that can keep politics pure is the motive of doing good for one's country and its people- Satu-satunya motif yang dapat menjaga kemurnian politik adalah motif berbuat baik untuk negara dan rakyatnya.

Mencari muka atau sekedar mencari panggung, greget emosi petisi itu, tak banyak masyarakat dan mahasiswa berminat, sehingga terkesan akademisi mencari panggung sulit dihindarkan, dan banyak yang menduga segelintir akademisi berpolitik, sebab beberapa ketimpangan dari dulu alpha disuarakan oleh insan kampus itu.

Yang lebih elegan ITB, yang menyodorkan kepakarannya untuk berkontribusi pada bangsa dan Negara dengan tajuk Webinar Kontribusi ITB untuk Bangsa "Peluang dan Tantangan untuk Menuju Indonesia Emas" (Masukan ITB untuk Calon Presiden RI 2024). Forum Guru besar memberikan masukan karena kompetensinya untuk bangsa , sesuai dengan keahliannya (https://fgb.itb.ac.id/)

Saya menangkap, ini adalah contoh baik, dan saya berharap cara ini dilakukan oleh PT yang lain juga, namun belum ada . Kontribusi ini bisa dilakukan oleh Guru besar-guru besar lain di perguruan tinggi lain. Paling tidak dimana PT itu berada, yang memiliki budaya dan potensi lokal, sehingga pembangun tidak disamaratakan oleh Pemerintah yang terpilih nantinya, sehingga pembangunan berhasil guna dan berdaya guna,  sampai disini ITB layak dijadikan contoh. 

Mengapa demikian, satu alasan yang paling mungkin adalah, Jabatan Guru Besar merupakan mandat penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada seorang dosen di perguruan tinggi berdasarkan pengakuan kepakaran dan kecendekiaan dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau humaniora.

Lebih lanjut harapannya saya bahwa , dengan kepakaran dan kecendikiaannya, Guru Besar mempunyai tanggung jawab yang ditunjukkan dalam kepemimpinan di bidang keilmuannya, serta kemampuannya untuk memupuk dan mengembangkan keunggulan dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun