Kalau tudingan politik dinasti, mengapa hanya ke Jokowi saja, banyak partai politik elitnya mengusung anggota keluarganya menjadi caleg DPRD, DPRI atau DPD. Kalau memang begitu teruslah bersuara, agar rakyat tidak memilih calon-colon  yang ada kaitannya dengan kekerabatan itu. Lihat di PDIP baik di daerah maupun dipusat, silahkan Cek Keluarga mbak Puan, lihat juga di partai  Golkar, dan partai lain, semuanya membangun semacam  "dinasti politik,"
Namun  predikat "Dinasti politik"  dalam alam demokrasi tidak harus ada, karena filternya adalah dipilih oleh rakyat, keputusan rakyat yang tidak bisa dianulir, rakyat dewasa yang menentukan siapa yang hendak dipilih. Kalau itu dianggap dinasti politik, ya... jangan dipilih" itu saja. Koq repot.  Keluarga elit politik juga warga negara yang berhak dipilih dan dipilih karena dibenarkan oleh demokrasi.
 Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Dinasti politik yang dihasilkan dari rekayasa demokrasi dengan serangan fajar dan menunggangi bansus, maka sejatinya inilah yang harus digugat. Sejauh ini memang perlu dikritisi, sebab Sang penguasa yang memiliki kekuasaan bisa menjadi sumber kebahagiaan publik, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan banyak orang, bila bantuan itu untuk menutupi korupsinya. Kekuasaan bisa mendatangkan bencana karena satu kebohongan.
Akhirnya saya kutitipkan pesan Mahatma Gandhi, Sebagai manusia, kehebatan kita tidak banyak terletak pada kemampuan untuk mengubah dunia yang mana itu adalah mitos pada zaman atom tapi pada kemampuan untuk mengubah diri kita. Moga bermanfaat****
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
