Kebijakan merdeka belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar pancasila. Program yang dicanangkan pada Januari 2019 lalu ini mendapat apresiasi dari masyarakat.
Melansir dari laman Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, berikut 4 program pokok Program Merdeka Belajar:
1. Perubahan arah USBN. Uji kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis atau penilaian lain yang lebih komprehensif seperti tugas portofolio, penugasan kelompok, karya tulis, dsb. Oleh sekolah agar antara penyelebggara pendidikan dan peserta didik dapat memperluas jangkauan kajian dan penelitian secara lebih fleksibel alih - alih hanya mengerjakan soal seperti bagaimana USBN dilakukan biasanya.
2. Perubahan UN. Seperti yang kita ketahui bersama, Ujian Nasional (UN) Selama ini selalu menjadi momok bagi pelajar di tahun akhir. Pelaksanaan UN dinilai kurang efektif karena dalam memasuki jenjang perguruan tinggj seorang calon mahasiswa dituntut mempunyai karakter, bukan hanya nilai yang bagus. Oleh karena itu 2020 adalah tahun terakhir dimana UN dilaksanakan. Pada 2021 penyelenggaraan UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survey karakter. Soal-soal AKM meliputi tiga komponen yang mewakilkan pengertian literasi membaca dan numerasi. Ketiga komponen AKM tersebut adalah konten, konteks, dan tingkat kognitif. Soal AKM diharapkan dapat mengukur berbagai konten, konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif.
Pelaksanaan ujian dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kemendikbud menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari:
1. Tujuan pembelajaran
2. Kegiatan pembelajaran
3. Asesmen.
Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi, namun kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.
Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan
Jadi, pokok terpenting dari program Merdeka Belajar ialah mendorong semaksimal mungkin baik peserta didik maupun penyelenggara pendidikan untuk dapat lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Kemudian, proses pembelajaran bukan hanya berputar mengenai nilai yang stabil dan nilai yang bagus saja melainkan pentingnya seorang peserta didik untuk memiliki karakter yang pastinya sesuai dengan pancasila.
