Perencanaan Pembangunan Pemerintah terhadap Perekonomian Wisata Indonesia, Begini Pro dan Kontra Program 10 Bali Baru

Perencanaan Pembangunan Pemerintah Terhadap Perekonomian Wisata Indonesia, Begini "Pro dan Kontra Program 10 Bali Baru"

Dilansir dari situs video Bukan Pesona Indonesia -- Dibalik Bisnis Pariwisata, program 10 Bali baru memberikan pro kontra antara pihak pemerintah atau koporasi dengan masyarakat yang wilayah dan wisatanya akan dijadikan destinasi prioritas atau wisata super premium. Wilayah wisata yang akan dijadikan 10 Bali baru tersebut antara lain : Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Lesung di Banten, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Gunung bromo-Semeru-Tengger di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Pulau Morotai di Maluku Utara, dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. 

Adanya pembangunan yang direncanakan pemerintah tersebut untuk meningkatkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2024, namun hal tersebut juga menimbulkan munculnya pro kontra antara pemerintah dan masyarakat yang ada di wilayah wisata tersebut. Dari pihak masyarakat adalah kontra ingin mengembangkan atau mengelola pariwisata dengan kreativitas dan inovasi masyarakat sendiri dalam wilayah wisatanya. Masyarakat hanya bermaksud untuk melestarikan budaya pariwisata dari leluhurnya dan mengenalkan ragam pariwisata ke mancanegara tanpa ada maksud untuk menjual pariwisata atau destinasi Indonesia. Adapun jika masyarakat mendapatkan pemasukan itupun akan dikelola kembali untuk kebutuhan pelestarian wisata tersebut. 

Pegembangan atau pengelolaan wisata dalam ekonomi setiap wilayah juga tergantung dari kebutuhan mereka, ada yang berpendapat bahwa ekonomi masyarakat tergantung pada sektor pariwisata, ada pula yang tidak, dan ada juga yang bergantung pada pertanian. Sedangkan pro dari pemerintah sendiri adalah mewujudkan pembangunan yang akan segera berlangsung dengan upaya apapun hingga pembangunan tersebut tercapai. Salah satunya, yaitu beberapa wilayah wisata, lahan pertanian, rumah, dan tanah milik warga jadi bahan incaran untuk pembangunan program 10 Bali baru tersebut. Beberapa wilayah wisata dan lahan pertanian banyak dialihkan, yang semula dikelola oleh masyarakat sendiri seketika dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak punya kuasa lagi atas wilayahnya. 

Analisis permaslahan yang muncul dalam konteks pembangunan "10 Bali Baru" yang ada di Indonesia dapat dilihat dari berbagai teori. Beberapa teori yang releven untuk menganalisis permasalahan ini yaitu teori pembangunan berkelanjutan, teori konflik sosial, dan teori parsitipasi masyarakat. dan teori hak asasi manusia

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Proyek-proyek "10 Bali Baru" Menunjukkan bahwa pembangunan di beberapa lokasi tidak selalu sejalan dengan prinsp-prinsip pembangunan berkelanjutan. pencemaran lingkungan, penggusuran warga, dan ancaman terhadap konservasi merupakan indikator bahwa pembangunan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan seimbang dan hanya memperioritaskan aspek keuntungan saja.

Proyek-proyek "10 Bali Baru" juga menunjukkan pergeseran fokus dari pembangunan yang lebih berorientasi pada ekonomis, tanpa mempertimbangkan lagi dampak sosial dan lingkungan

 2. Teori Konflik Sosial

Perselisihan antara korprasi dan warga setempat. Hal ini menggambarkan ketidaksetaraan kekuatan dalam konflik tersebut, dimana korperasi memiliki sumber daya dan pengaruh yang lebih besar.

Pergeseran di wilayah Ranu Pane juga dapat menggabarkan konflik antara pembangunan pariwisata yang dipromosikan pemerintah dan mata pencaharian tradisional warga, misalnya petanian kentang. dari sini dapat mencerminkan ketegangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Solusi

Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Masyarakat harus memiliki suara dalam perencanaan dan implementasi proyek, termasuk bagaimana lahan mereka akan digunakan. Jika lahan pertanian digunakan untuk proyek pariwisata, pertimbangkan restorasi lahan pertanian alternatif atau kompensasi finansial yang memungkinkan penduduk untuk melanjutkan pertanian atau pekerjaan berkelanjutan lainnya. menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi dengan perlindungan hak warga negara dan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dalam situasi ini. memerlukan keseimbangan antara pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan. Penting untuk melibatkan berbagai pemerintah, mendengarkan perspektif masyarakat lokal dan mengembangkan pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola pariwisata dan warisan budaya Indonesia.

Pemerintah harus menjalankan semua program pembangunan dengan transparan dan terbuka. Mereka harus mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya dan dana yang digunakan untuk pembangunan.

terbuka antara warga dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata. Melakukan audit lingkungan dan sosial secara independen untuk memantau dampak dari pembangunan program pemerintah dan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Hasil audit ini dapat digunakan sebagai dasar bagi tindakan perbaikan.

Kesimpulan

Dibalik Bisnis Pariwisata, program 10 Bali baru memberikan pro kontra antara pihak pemerintah atau koporasi dengan masyarakat yang wilayah dan wisatanya akan dijadikan destinasi prioritas atau wisata. Dan ada 10 Bali baru yang akan dibentuk. Adanya pembangunan yang direncanakan pemerintah tersebut untuk meningkatkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2024, jadi pemerintah ingin membangun dan juga meningkatkan target kunjungan wisatawan agar lebih banyak dikenal. Namun masyarakat sana sendiri tidak menyetujui perihal tersebut karena nanti akan hilang kultur yang sudah ada sejak dahulu. Masyarakat sana tidak mau budaya tersebut hilang begitu saja karena ulah pemerintah. jika masyarakat mendapatkan pemasukan itupun akan dikelola kembali untuk kebutuhan pelestarian wisata tersebut. Pengembangan atau pengelolaan wisata dalam ekonomi setiap wilayah juga tergantung dari kebutuhan mereka. wilayah wisata dan lahan pertanian juga banyak dialihkan, yang semula dikelola oleh masyarakat sendiri seketika dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak punya kuasa lagi atas wilayahnya.