Penyimpangan Kekuasaan Para Pejabat di Indonesia

1.Kerugian Ekonomi 

Korupsi, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, seringkali disebabkan oleh perlindungan kekuasaan. Pribadi atau kelompok tertentu malah mengambil keuntungan dari dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau pelayanan publik.

2.Menurunnya Kepercayaan Publik

Ketika terjadi kasus yang menutupi kekuasaan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara menurun drastis. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah dalam program pemerintah atau pemilu.

3.Kesenjangan Sosial

Penyimpangan kekuasaan meningkatkan kekekuasaan sosial. Sumber daya dan kesempatan yang tidak adil membuat kelompok masyarakat tertentu semakin terpinggirkan. 

4.Degradasi Moral dan Etika

Selain itu , besarnya kekuasaan menyebabkan kerusakan moral dan etika di lingkungan birokrasi. Pejabat publik yang seharusnya menunjukkan contoh malah berperilaku tidak terpuji, yang merusak kredibilitas lembaga pemerintah.

Studi Kasus 

Kasus-kasus besar seperti korupsi e -KTP, suap di sektor peradilan, dan menutupi dana desa menunjukkan betapa seriusnya penyimpangan kekuasaan di Indonesia. Misalnya, kasus e-KTP melibatkan banyak pejabat tinggi negara dan mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Kasus ini menunjukkan bagaimana enkripsi dapat merusak struktur administrasi negara dan mencoreng reputasi pemerintah di matna dunia .

*Solusi Mengatasi Penyimpangan Kekuasaan