Dalam upayanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah penyimpangan kekuasaan di kalangan pejabat publik. Fenomena ini merusak perekonomian negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyebab, konsekuensi, dan solusi penyimpangan kekuasaan di Indonesia akan dibahas dalam artikel ini.
*Penyebab Penyimpangan Kekuasaan :
1.Budaya Patronase dan Nepotisme
Dalam sistem politik Indonesia, budaya patronase dan nepotisme masih sangat kuat. Kekerabatan atau kedekatan pribadi sering kali menentukan siapa yang dipekerjakan untuk posisi atau proyek tertentu. Hal ini menyebabkan pejabat menyalahgunakan kekuasaan karena mereka lebih suka melindungi kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik.Â
2.Pengawasan yang Lemah
Seringkali, sistem pengawasan kinerja pejabat tidak efektif. Lembaga pengawas internal dan eksternal, seperti Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kekurangan sumber daya atau terpengaruh oleh intervensi politik, sehingga mereka tidak dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.
3.Kurangnya Transparansi
Karena tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan dan manajemen anggaran publik, pejabat dapat menyalahgunakan wewenang mereka. Seringkali, informasi yang seharusnya dapat diakses publik disembunyikan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat menerapkan kontrol sosial yang efektif.
4.Sistem Hukum yang Lemah
Para pejabat merasa kebal hukum karena sistem hukum yang tidak konsisten dan lambat dalam menindak pelaku perlindungan kekuasaan. Kolusi, nepotisme, dan korupsi (KKN) masih merupakan masalah abadi yang belum terselesaikan .
*Dampak penyimpangan kekuasaan :
