Lanjutan kisah nyata Kang Win di penjara. Silakan ikuti akun Inspirasiana ini untuk membaca bagian berikutnya.
Hantu itu Bernama Kooperatif (Melawan Dengan Sabar: Bagian 7)
'Itu pangacarana kooperatif teu?' Sebuah pertanyaan dilontarkan seorang pejabat struktural kejaksaan negeri kepada saya saat berjalan bersama menuju Rutan.
Sore itu saya baru saja naik pangkat dari tersangka menjadi terdakwa. 'Sina koordinasilah ka saya', ucapnya. Kami berbicara dalam bahasa Sunda karena pejabat kejaksaan itu berasal dari Bandung juga sama seperti saya.
Dia bertanya apakah pengacara yang jadi penasihat hukum saya bisa bersikap kooperatif apa tidak. Dia juga meminta agar saya memberitahu pengacara saya untuk koordinasi dengannya.
Ajakan untuk koordinasi juga saya terima dari oknum di pengadilan tempat saya menjalani peradilan sesaat setelah selesainya sidang yang agendanya pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saya tidak bisa memastikan apakah permintaan koordinasi lewat pengacara saya itu benar-benar berasal dari 'orang' yang menentukan putusan pengadilan untuk saya. Namun kami (saya dan tim pengacara) sepakat untuk tidak melayani ajakan koordinasi itu.
Setidaknya ada tiga alasan atas keputusan tersebut. Pertama, kami berpikir bahwa ajakan koordinasi akan berujung kepada besaran rupiah dan saya tidak punya kesanggupan untuk menyediakannya.
Kedua, sekiranya saya memiliki kesanggupan untuk menyediakannya, bisa saja transaksi rupiah semacam ini akan berujung kepada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti masalah baru menanti saya di depan.
Ketiga, jika benar 'ajakan' koordinasi ini berasal dari pihak yang kompeten dalam putusan perkara, maka itu berarti saya melacurkan diri saya dengan menggunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Ini sesuatu yang saya hindari bahkan sejak awal dari proses hukum di kejaksaan.
Belakangan ketika palu hakim sudah diketuk, dimana saya dihukum lebih berat daripada tuntutan JPU, saya mendapatkan 'konfirmasi' dari sumber kompeten yang bisa saya percayai bahwa ajakan koordinasi itu benar adanya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa putusan majelis hakim yang lebih tinggi daripada tuntutan JPU adalah karena saya tidak merespons 'ajakan' koordinasi itu.
'Koordinasi' adalah sebuah kata 'bijak' dalam sebuah rangkaian proses hukum. Ia juga menjadi 'mantra' sakti yang bisa melepaskan seseorang dari 'jeratan' hukum.
Ini pula yang memunculkan dugaan saya atas menghilangnya sebuah nama dengan nomor urut setelah saya dari display yang ada di sebuah kantor kejaksaan. Terhadap nama tersebut bahkan JPU tidak bisa (baca: tidak mau) menghadirkannya untuk memberikan kesaksian di sidang pengadilan saya, betapa pun ngototnya saya dalam tiga kali sidang meminta agar dia dihadirkan.
'Kawan' seperjalanan dari koordinasi adalah 'kooperatif'. Untuk bisa kooperatif seseorang yang menjalani proses hukum harus 'rajin' koordinasi dalam setiap tahapan proses hukum itu. Jika koordinasi cenderung berkonotasi besaran rupiah, maka kooperatif bisa diartikan mengikuti apa yang 'diinginkan' oleh pihak penyelidik, penyidik atau penuntut.
Dengan kooperatif itu seseorang yang terjerat kasus hukum akan mendapatkan angin surga berupa iming-iming mendapatkan keringanan baik dalam hal sangkaan, dakwaan maupun tuntutan.Â
Pada sisi lain, sikap kooperatif itu bisa bermakna bentuk 'pengakuan' bersalah sebelum putusan pengadilan.
Seorang yang menjalani proses hukum bisa saja mengambil sikap 'tidak kooperatif' dengan konsekuensi yang menyertainya. Seorang 'kawan' dari perusahaan 'plat merah' lain, serta merta dilayar dari rutan tempat kami berkamar ke suatu tempat penahanan, sesaat setelah ia mendaftarkan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri.
Praperadilan seperti 'momok' bagi pihak penyidik. Seseorang yang mengajukan praperadilan dianggap tidak kooperatif. Hanya berselang beberapa hari, berkas kawan itu dinaikkan ke tahap penuntutan dan langsung dilimpahkan ke pengadilan.
Dengan demikian, permohonan praperadilan kawan itu menjadi gugur. Karena permohonan praperadilan itu, dalam waktu yang relatif pendek berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Salahkah kejaksaan? Tidak, karena hal itu masih dalam koridor KUHAP dan KUHP.
Pada persidangan, kawan itu dituntut dan dijatuhi hukuman lumayan tinggi, lebih tinggi dari vonis yang saya terima. Padahal jumlah kerugian negara yang didakwakan kepadanya jauh lebih rendah daripada yang didakwakan kepada saya.
Tidak lama setelah putusan pengadilan diketuk untuknya, dia menerima dakwaan untuk berkas perkara lain dan kemudian mendapatkan putusan hukuman yang tinggi pula. Sebagai orang yang awam dalam hukum, saya hanya bisa bertanya-tanya, kok bisa ya dua perkara yang saling berhubungan dibelah menjadi dua perkara yang berbeda?
Dalam sebuah perkara yang melibatkan hampir 40 orang, beberapa orang dihukum lebih berat dari yang lainnya. Bukan karena perannya dalam perkara 'korupsi berjamaah' itu, tapi karena dianggap tidak kooperatif selama tahapan-tahapan proses hukum yang dijalaninya.
Begitulah "kooperatif", sebuah kata yang menjadi hantu yang menakutkan dalam sebuah proses hukum.
Salam. Winardi.
