Pelantikan Prabowo-Gibran dan Harapan Baru untuk Indonesia yang Maju

Kemajuan Indonesia saat ini sangat bergantung pada seberapa besar fokus pemerintahan saat ini dalam membangun pemerataan infrastruktur dan kemandirian ekonomi desa | Ino Sigaze. 

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024, menjadi penanda awal dari babak baru Indonesia menuju kemajuan. 

Dengan dimulainya masa jabatan ini, harapan-harapan besar kembali terbersit di wajah rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Baca juga: Kecerdasan Hati, AI dan Pendidikan Anti-Kekerasan

Salah satu harapan utama yang muncul dari berbagai penjuru tanah air adalah soal pemerataan sosial-ekonomi, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa. 

Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih terasa nyata, meskipun berbagai upaya telah dilakukan di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, khususnya melalui pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan sebelumnya memang memberikan perubahan signifikan di berbagai wilayah. Salah satu yang paling terasa adalah peningkatan jalur transportasi, yang menjadi urat nadi perekonomian nasional. 

Sebagai contoh, di Flores, jalur lintas yang membentang dari Larantuka hingga Labuan Bajo, lebih dari 1.000 km, kini telah diperlebar dan diperbaiki dengan kualitas jalan hotmix yang memadai. 

Baca juga: Mengapa Hidup Selalu Ada Masalah?

Tak hanya itu, jalan-jalan antar-kabupaten di Provinsi NTT menunjukkan kemajuan pesat.

Baca juga: Sentuhan Asing, Apresiasi Lokal: Menelusuri Jejak YouTuber Asing di Indonesia

Pemerintahan Jokowi juga berusaha keras memajukan perekonomian hingga ke wilayah pedesaan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah pembangunan embung yang tersebar di berbagai pelosok desa, termasuk di NTT. 

Program ini mencerminkan upaya serius untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang selama ini menjadi fokus.

Namun, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Distribusi komoditas dari desa ke kota masih menghadapi hambatan besar. Salah satu penyebab utamanya adalah akses jalan yang belum memadai di beberapa daerah pedesaan. 

Masih banyak desa yang terisolasi karena kondisi jalan yang buruk, dan ini menjadi penghambat utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur di Desa

Ketika membahas kesenjangan sosial-ekonomi, akses jalan yang baik antara kabupaten dan desa adalah kunci. Mengapa ini begitu penting? Karena desa merupakan sumber utama ekonomi. Berikut beberapa alasan mendasar:

1. Desa sebagai Sumber Ekonomi

Desa adalah pusat produksi komoditas. Jika distribusi hasil pertanian dari desa ke kota berjalan lancar, maka percepatan ekonomi akan terjadi secara otomatis. 

Namun, ini memerlukan dukungan regulasi yang adil, terutama dalam mengatasi permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Para petani seringkali berada dalam posisi lemah karena harga komoditas mereka dipermainkan. 

Masyarakat desa berharap pemerintah bersikap tegas dalam menyusun kebijakan yang melindungi hasil jerih payah mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan hasil dari kerja keras mereka.

2. Desa sebagai Pengolah Bahan Mentah Menjadi Bahan Jadi

Selain sebagai produsen bahan mentah, desa seharusnya juga menjadi tempat pengolahan produk. Banyak sekali komoditas yang dihasilkan oleh petani desa, namun tidak diolah menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah. 

Misalnya, ribuan ton kakao dihasilkan dari Flores, namun tidak ada pabrik yang memproduksi cokelat berbasis kakao Flores. Desa-desa di Indonesia seharusnya diberdayakan untuk menjadi pusat produksi barang jadi yang dilindungi oleh pemerintah.

Mungkinkah pemerintahan Prabowo-Gibran mampu merumuskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat desa? Ini menjadi pertanyaan penting yang akan menentukan arah kebijakan mereka ke depan.

3. Kemandirian Harus Lahir dari Desa

Kemandirian bangsa harus dimulai dari desa. Jika pemerintahan Prabowo-Gibran mampu melihat potensi perubahan yang berasal dari desa, maka keberlanjutan pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya akan terasa lebih nyata.

Fokus pada pembangunan infrastruktur desa yang memungkinkan akses bagi petani dan pengusaha lokal untuk berkembang menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan.

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada pendampingan bagi petani desa, baik dari sisi sumber daya manusia, jaringan bisnis, maupun akses ekspor produk olahan mereka. 

Misalnya, saya berjumpa dengan beberapa petani vanili di Desa Kerirea, Kabupaten Ende, yang berusaha keras agar tidak hanya menjual vanili mentah, tetapi juga vanili yang sudah diolah siap pakai. 

Begitu pula dengan seorang petani kelapa di Kedang, Kabupaten Lembata, yang mampu menghasilkan minyak kelapa murni dengan teknologi sederhana dan berhasil memasarkan produknya hingga ke Jawa.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa petani kita memiliki potensi besar untuk mandiri, asal ada dukungan kebijakan yang tepat. Namun, masih banyak komoditas seperti pisang kepok yang diekspor mentah dari Flores, sementara masyarakat setempat hanya menikmati produk olahannya seperti keripik pisang dan pisang goreng.

Menuju Kemandirian Ekonomi Desa

Upaya konkret untuk meretas kesenjangan sosial dan ekonomi harus dimulai dari kebijakan yang berpihak pada pembangunan desa. 

Infrastruktur yang baik dan regulasi yang bijak akan sangat membantu para petani desa untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Pelantikan Prabowo-Gibran membawa harapan bahwa pembangunan desa akan mendapat perhatian lebih besar, sehingga desa bukan hanya sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai pusat produksi yang mandiri dan berdaya saing.

Kita berharap pemerintahan baru ini mampu membuka gerbang kemandirian bagi masyarakat desa dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan adil.

Salam berbagi, Ino, 23 Oktober 2024