Memperhitungkan faktor usia boleh saja, tapi jangan mengabaikan kebijaksanaan dan amanah | Ino Sigaze
Fokus perhatian masyarakat Indonesia saat ini tentu saja terarah kepada capres dan cawapres. Mereka adalah figur politik yang sering menjadi sorotan publik.
Sorotan analisis terkait capres-cawapres tentu berkaitan dengan banyak aspek, tidak hanya soal gender sebagaimana pernah diperdebatkan baru-baru ini, tetapi juga masalah batasan usia mereka.
Tulisan ini coba menyoroti analisis dan pertimbangan yang perlu agar perhatian Bawaslu tidak hanya karena tensi politik yang tendensius, baik itu untuk mendukung pasangan tertentu, maupun untuk menghalangi pasangan lainnya.
Ada 4 dasar pertimbangan yang bisa dipikirkan oleh Mahkamah Konstitusi kita sebelum palu keputusan akhir mereka dijatuhkan:
1. Hukum dan Peraturan jangan Diciptakan pada saat Tekanan Kepentingan yang tidak tercapai.
Atmosfer politik tanah air menjelang pemilu 2024 ini tentu saja akan berubah-ubah. Mulai dari kehadiran tokoh-tokoh muda yang berbakat dan berpotensi besar masuk istana, hingga pasangan-pasangan yang terlihat memiliki massa pendukungnya besar.
Polemik terkait pasangan Prabowo-Gibran bisa saja menjadi masalah di tengah jalan karena faktor usia. Pertanyaannya apakah faktor usia bisa menjadi penghalangan untuk sebuah suksesi?
Tentu saja ada beragam jawaban. Usia terlalu muda tentu saja membuat orang ragu dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, apalagi jika seorang pemimpin dibayangkan sebagai figur yang tenang, sabar, dan berwibawa dengan pancaran kebijaksanaan.
Demikian juga usia terlalu tua tentu saja tidak enak dan menarik karena terasa seperti pajangan semata. Terasa tidak kreatif dan inovatif, bicara tentang hal yang sama-sama saja, tidak progresif.
Nah, jika seperti itu, apa solusi jalan tengah yang perlu ditempuh saat ini? Penentuan batas usia sebaiknya jangan dilakukan dengan motif yang jelas untuk mencegah pasangan tertentu dengan potensi dukungan besar.
