Apa solusinya?
Tidak ada solusi tunggal yang bisa dikatakan paling ampuh untuk mengatasi ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakilnya. Oleh karena itu, kita hanya bisa memberikan perspektif tentang kemungkinan solusi yang bisa saja berubah-ubah sesuai situasi.
- Jabatan politik membutuhkan kontrak politik secara tertulis terutama berkaitan dengan koalisi dan konsekuensinya.
- Kejelasan pembagian tugas dan wewenang perlu sejelas mungkin yang diatur dalam peraturan daerah dan bukan dengan prinsip "nanti kita atur saja" atau elegannya berdasarkan prinsip kompromi.
- Perlunya memperkuat wawasan kepemimpinan sehingga mereka tidak terbawa arus nafsu kuasa, sampai melupakan tanggung jawab mereka pada aspirasi masyarakat yang mesti mereka realisasikan selama masa jabatan mereka.
Salam berbagi, ino, 23.02.2023.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!