2. Mengapa tidak menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ?
Penuduh semestinya menuntut terkait tuduhan ijazah palsu itu di KPU karena jika benar Jokowi memiliki ijazah palsu berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki penuduh, maka sebenarnya dua masa jabatan Jokowi selama ini semuanya tidak sah.
Jika itu tidak diseleksi, mestinya kelompok penuduh sekarang harus berurusan dengan KPU yang "telah meloloskan Jokowi ke dalam suksesi Gubernur Solo, suksesi menjadi Gubernur Jakarta dan bahkan menjadi Presiden dua periode.
Apa-apaan ini, kok yang dicari cuma Jokowi? Coba logikanya dibalik, jika orang baik yang membawa bangsa ini kepada kemajuan ekonomi luar biasa "punya ijazah palsu," maka kemungkin akan ada tuduhan kepada orang-orang yang tidak punya sumbangan apa-apa untuk negara ini dan kerjanya cuma caci maki sebagai orang yang tidak punya ijazah dan lebih pantas mereka dilarang untuk berbicara di depan publik, berceramah dan lain sebagainya.
Mestinya malu dari sisi logika bisa dikatakan seperti ini, mengapa anda menggugat tanpa bukti, sementara 99,99 % rakyat Indonesia itu setuju bahwa Jokowi tidak harus menunjukkan ijazahnya dan mengakui prestasi Jokowi.
Ceramah di kampung saja, orang sudah tolak, kenapa harus percaya diri dan berani menghakimi orang lain yang diterima sebagian besar rakyat ini, bahkan dunia ini mengenalnya.
Keringat dan perjuangannya bahkan pernah tercurah untuk kehidupan para penuduh-penuduh itu, coba bayangkan betapa kejamnya orang-orang ini.
3. Mengapa tidak percaya pada pernyataan resmi dari pihak universitas Gadjah Mada?
Reputasi Universitas Gadjah Mada diakui di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Lalu kenapa sekelompok orang tetap saja tidak percaya pada pernyataan resmi pihak Universitas bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM dan menyelesaikan studinya di sana.
Pernyataan resmi dari kaum akademisi kalau tidak dipercayai, lalu bagaimana kita mempercayai kelompok penuduh itu. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini tentu saja lebih mengenal dan percaya pada institusi UGM daripada nama Bambang Tri, Sugi Nur dan Eggi Sudjana.
Jadi, sebenarnya protes dan beredarnya video-video terkait itu sebenarnya aksi-aksi yang menimbulkan kericuhan publik dan tidak dibuktikan secara objektif.
Sebenarnya pemerintah bisa dengan tegas bertindak, jika ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dan menimbulkan pengaruh buruk bagi nama baik pemimpin bangsa kita.
Demokrasi dan kebebasan bersuara itu dihormati, tetapi juga harus bisa dijunjung dengan kebenaran yang bisa dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa isu yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dibuktikan di meja pengadilan semakin melibatkan oposisi politik Jokowi? Rupanya kekecewaan dalam sejarah dinamika politik Jokowi semakin memberikan ruang bagi sebagian orang untuk melegalkan daya berpikir yang tidak rasional.
