Persiapan khusus menjadi kades jauh lebih penting untuk percepatan kemajuan bangsa ini, daripada tanpa ada kepastian memperpanjang jabatan kades | Ino Sigaze.
Sorotan tema tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) memang perlu dikaji dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang dari berbagai pihak tentu saja sangat membantu dalam proses mempertimbangkan tuntutan kades saat ini.
Pertanyaan urgen kita saat ini, apakah perpanjang masa jabatan kades itu penting? Mengapa penting perpanjangan masa jabatan kades? Ataukah mungkin ada tema lain yang terkait jauh lebih penting.
Desa tentu saja menjadi bagian tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan. Bagian terbawah dari struktur itu bukan berarti sama dengan yang tidak penting, tapi justru sebaliknya desa menjadi sangat penting. Ya, desa itu adalah fondasi dari kemajuan dan pertumbuhan bangsa.
Gerak maju dari pemerintah negeri ini sangat ditentukan juga oleh langkah kebijakan desa dan tentu saja kepala desa yang selaras dengan program pemerintah pusat.
Kemacetan dalam rencana strategis pemerintahan Jokowi bisa saja tidak bisa berjalan dengan baik, jika saja kades di desa-desa salah paham atau tidak mengerti gebrakan politik Jokowi misalnya.
Apalagi soal kode-kode yang dimainkan Jokowi dalam rangka untuk kemajuan Indonesia, secara khusus untuk kemandirian ekonomi bangsa ini.
Oleh karena itu, saya pikir lebih penting saat ini bukan soal perpanjang masa jabatan kepala desa, tetapi soal persiapan panjang menjadi kepala desa ke depannya.
Mengapa persiapan panjang menjadi kepala desa itu lebih penting daripada perpanjangan masa jabatan kades? Ada beberapa alasan berikut ini:
1. Indonesia lupa mempersiapkan anak bangsa ini jadi kepala desa
Di seluruh Indonesia ini sudah pasti belum ada sekolah khusus yang mempersiapkan anak bangsa ini menjadi kepala desa. Saya pikir sekolah yang mempersiapkan anak bangsa ini bisa menjadi kepala desa itu sangat penting.Â
Hal ini karena kenyataan menunjukan bahwa kepala desa sebagian besar itu asal jadi karena peroleh suara terbanyak di pemilihan kepala desa (pilkades), tapi tidak diarahkan bahwa seorang kepala desa adalah seorang yang mampu sesuai bidangnya.
Alasan jabatan politis itu akhirnya menimbulkan kesan asal jadi saja. Lulusan sarjana olahraga bisa jadi kades di kampung, lulus keguruan bisa jadi kepala desa, tapi juga ada yang tamatan SMA biasa saja bisa jadi kepala desa.
