Deklarasi PDSI, Tanda Perkembangan atau Perpecahan?

Lebih baik kita punya anak bangsa yang cerdas dan juga sehat.

Deklarasi Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) memang bisa menjadi vitamin baru bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Vitamin kesehatan yang bisa didapatkan dari pelayanan para dokter yang punya keahlian. 

PDSI sebagaimana dilansir Kompas.com (29/04/2022) yang mengutip ujar Jajang dalam siaran pers PDSI (Rabu, 27/04/2022) secara resmi sudah mendeklarasikan berdirinya pada Rabu, 27 April 2022 dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-003638.AHA.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.

Entah apa kata masyarakat Indonesia, saat ini ada 4 hal yang perlu dilihat dan dipertimbangkan bersama:

1. Deklarasi PDSI baru-baru ini merupakan bukti perkembangan atau bukti perpecahan

Berawal dari pemecatan dokter Terawan, maka muncullah aneka polemik tentang IDI dan segala kebijakannya. 

Kebijakan IDI yang paling banyak menuai kritikan masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan kasus pemecatan dokter Terawan. 

Di mana sebagian orang, mungkin saja Terawan adalah korban, tetapi dari sisi lain, Terawan membuka ruang baru bagi kemungkinan adanya pilihan lain dari para dokter Indonesia. 

PDSI bisa dikatakan lahir oleh karena ketidakpuasan sebagian dokter atas keputusan pemecatan Terawan. Meskipun demikian, sebagai anak bangsa kita perlu melihat deklarasi PDSI secara positif. 

Kalau Indonesia punya banyak partai politik, mengapa organisasi perhimpunan para dokter hanya satu di Indonesia? Memang IDI dan PDSI itu bukan partai politik, tetapi perhimpunan swasta semestinya selalu bersifat terbuka kepada semua orang. 

Saya lebih melihat kehadiran PDSI akan menjadikan IDI lebih sehat kebijakannya. Hal ini karena apapun kebijakan yang diambil baik itu oleh IDI maupun PDSI akan dilihat perbandingannya. 

Oleh karena ada dua organisasi itu, maka orang bisa berbicara tentang keseimbangan dan berat sebelah. Sebaliknya jika cuma satu, siapa yang bisa menilai bahwa ada yang berat sebelah. 

Kontrol sosial hampir tidak bisa dilakukan. Nah, dari situlah kita belajar bukan saja melihat diri sendiri saja, tetapi belajar juga untuk melihat hal-hal baik dari orang lain. 

2. Monarki itu akan menjadi monoshock

Dalam dunia politik orang mengenal konsep politik monarki. Sebuah gagasan yang merujuk kepada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa (monos) atau tunggal. Ya, mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan (bdk. https://id wikipedia.org). 

Memang bukan tuduhan ketika orang mengatakan bahwa jika organisasi perhimpunan kedokteran Indonesia itu cuma satu, berarti sama dengan monarki dalam dunia kedokteran Indonesia.

Bagaimana dengan urusan perizinan praktek, jika hanya ada satu seperti misalnya cuma IDI, maka mau tidak mau semua dokter muda yang mau praktek misalnya harus mendapatkan perizinan dari IDI atau bahkan segala urusan berkaitan dengan kelayakan praktek pasti berhubungan dengan IDI.

Para dokter yang membutuhkan surat-surat penting terkait perizinan itu seperti tidak punya kebebasan untuk memilih mana yang terbaik dan mudah, oleh karena hanya satu pintu ada di Indonesia.

Oleh karena itu, deklarasi PDSI barangkali menjadi tanda dari runtuhnya kekuasaan tunggal itu dan menjadi peluang baru bagi kebebasan memilih para dokter Indonesia dalam akses mereka untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Apakah PDSI akan menjadi polemik? Ya, bisa saja. Tetapi bahwa PDSI akan hadir sebagai organisasi yang tidak bisa saja dikatakan oposisi dari IDI, tetapi lebih sebagai alternatif yang membuka ruang daya saing positif ke depannya.

3. Para dokter punya kebebasan untuk memilih perhimpunan para dokter yang mana (IDI atau PDSI) 

Keputusan siapa menjadi anggota IDI dan siapa yang akan menjadi anggota PDSI ada pada keputusan pribadi para dokter Indonesia sendiri. Dengan konsekuensi tentunya, seorang dokter hanya akan menjadi anggota definitif dari satu organisasi kedokteran.

Deklarasi PDSI akhirnya mengubah dinamika monoshock selama ini, karena para dokter sudah bisa mengambil keputusan sendiri apakah berurusan dengan IDI atau menarik diri dari IDI dan menjadi anggota PDSI.

Tujuan yang penting dalam hal ini bukan supaya memancing perpecahan para dokter, tetapi membantu para dokter Indonesia untuk akses yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, hal penting saat ini bukan soal perpecahan, tetapi bahwa berangkat dari dinamika pemecatan Terawan, akhirnya membuka wawasan berpikir para dokter Indonesia sendiri bahwa akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus lebih ditempatkan sebagai prioritas.

Dalam tujuan itu, para dokter khususnya perlu punya kebebasan memilih dengan visi yang jelas dan bukan berbelit-belit dan atau bahkan mempersulit. 

Masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan yang merata, tetapi sampai dengan saat ini di pelosok desa-desa masih terlalu jarang mendapatkan pelayanan kesehatan langsung dari dokter.

Apakah memang Indonesia tidak cukup tenaga dokternya ataukah sebenarnya cukup tenaga dokter cuma mentok dalam urusan yang berbelit-belit di bagian perizinan dan lain sebagainya.

Nah, hal seperti perlu menjadi bahan evaluasi supaya baik IDI maupun PDSI memperhatikan harapan dan kerinduan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Seberapa pentingnya kesehatan dan pendidikan?

Saya membayangkan jika seandainya kesehatan masyarakat dianggap sama dengan pendidikan, maka Indonesia ini akan menghasilkan generasi muda yang bukan saja cerdas tetapi sehat.

Coba bayangkan, urusan pendidikan sampai di desa-desa selalu punya tenaga guru yang siap mendidik anak-anak bangsa ini, tetapi mengapa urusan kesehatan itu tidak seperti itu, tetapi mentok hanya di kota-kota.

Apakah pendidikan lebih penting dari kesehatan? Saya kira sangat jelas bahwa dua bidang itu sama pentingnya. Tetapi, pada kenyataannya pemerataan tenaga guru itu tidak sama sekali berimbang  dengan pemerataan tenaga dokter.

Apakah hal ini karena pendidikan untuk menjadi seorang dokter itu dianggap lebih sulit dan membutuhkan banyak biaya daripada proses pendidikan menjadi seorang guru?

Tentu saja benar, tetapi  pemerintah mestinya punya cara agar pendidikan Indonesia itu maju dan seimbang dengan kesehatan masyarakatnya.

Saya kira ukuran kemajuan bangsa itu sendiri tidak akan melampaui kriteria di bidang kesehatan dan pendidikan. Mengapa kita hanya fokus pada pendidikan dan atau sebaliknya hanya fokus pada bidang kesehatan di kota-kota saja.

Semestinya masyarakat punya hak yang sama dalam memperoleh layanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Keseimbangan pendidikan dan kesehatan rupanya sudah tidak tergantikan lagi kapanpun dan dimanapun juga.

Demikian beberapa catatan kritis terkait deklarasi PDSI dan bagaimana pentingnya kesehatan dan pendidikan di Indonesia menjadi seimbang dan bukan tinggal dalam kepincangan. Sekali lagi, muncul PDSI tentu bukan tanda perpecahaan, tetapi tanda perkembangan dan alternatif akses pelayanan yang lebih luas untuk masyarakat.

Pada prinsipnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu menjadi prioritas yang menjadikannya sama penting dengan pendidikan untuk anak bangsa ini.

Salam berbagi, ino, 4.05.2022