Palu hukuman mati akan menunggumu, jika hari ini kamu merampas hak Pencipta itu sendiri.
Tepat jam 11.00 waktu Jerman, saya membaca sebuah postingan pada dinding Facebook KataKita. Postingan itu berlampirkan foto dengan tulisan "Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati, kini divonis mati usai banding jaksa dikabulkan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung."
Saat membaca tulisan pada dinding KataKita itu, saya ingin sekali menyampaikan kata hati saya ketika membaca tulisan "hukuman mati." Spontan saja hati saya bertanya, kenapa bukan hukuman seumur hidup?
Saya masih ingat pada tahun 2003 kalau tidak salah, saya ikut juga dalam aksi demonstrasi menolak hukuman mati terhadap Tibo, Cs. Dalam hal ini saya tidak melihat seberapa beratnya kesalahan dan perlakukan baik Tibo, Cs dulu dan Herry Wirawan sekarang.
Paling penting bagi saya adalah menolak hukuman mati itu dari hukum yang berlaku di Indonesia. Mengapa? Ada beberapa pertimbangan berikut ini:
1. Hak hidup setiap makhluk hidup harus dihormati
Setiap manusia punya hak hidup. Hak hidup itu diberikan oleh Pencipta sejak awal mula manusia itu diciptakan. Saya yakin siapa saja, kalau anggota keluarganya terkena hukuman mati di Indonesia, maka ia akan memberontak dan menolaknya, baragkali juga seandainya yang divonis hukuman mati dari keluarga sang Jaksa penuntun umum (JPU). Apakah sang JPU diam dan menerimanya?
Kalau setiap agama mengajarkan pro kehidupan (pro life), mengapa hukum pemerintah kita memberlakukan pasal hukuman mati? Memang benar pemerintah punya institusi sendiri, akan tetapi bukankah isi dari institusi itu adalah orang-orang yang mengenal pasal dan ayat agama?
Mengetuk palu hukuman mati, sama saja dengan menyangkal kembali ajaran agamanya sendiri yang mengajarkan hormat dan menjaga kehidupan sesamanya. Dengarkan kata hatimu!
Saya tidak membahas apa kesalahan Herry Wirawan. Sudah pasti Herry Wirawan bersalah atas tindakannya. Akan tetapi, apakah oleh karena kesalahannya, Hery Wirawan ikhlas bahwa hidupnya harus dikorbankan?
Kebebasan mengutarakan niatnya untuk hidup saya pikir itu paling berarti, tentu kebebasan hidupnya tetap dituntut dengan pasal pertanggungjawaban moral pada sisi lainnya.
