Tiga Solusi Alternatif dalam Mengatasi Fenomena PNS Bolos

Perubahan mental harus dimulai dengan kesadaran tentang pentingnya kedisiplinan diri. Kehormatan manusia justru terletak pada kematangannya yang tidak lahir dari pengaruh mesin dan kamera pengontrol lainnya, tetapi dari kesadaran hati dan tanggung jawab pribadi setiap orang.

Setelah saya mencermati gagasan terkait topik pilihan Kompasiana yang terakhir tentang PNS bolos, terasa bahwa kedisiplinan diri PNS itu masih diragukan. Tema tentang PNS bolos muncul ke permukaan justru karena ada kenyataan-kenyataan di lapangan.

Kompasiana akhirnya mengambil langkah terbuka dengan menawarkan ulasan dan pandangan dari siapa saja terkait tema PNS bolos. Membahas tema PNS bolos seakan-akan memojokan PNS, karena itu pada awal tulisan ini, saya harus garis bawahi bahwa tulisan ini tidak bermaksud menyerang dan mempersulit PNS, tetapi sebaliknya menawarkan alternatif solusi secara umum hal yang mungkin perlu dan penting dimiliki.

Alternatif gagasan yang ditawarkan dalam tulisan ini lebih karena pengalaman di tempat lain yang mana secara umum memiliki sistem yang telah berlaku lama dan rupanya telah berhasil membentuk mentalitas PNS yang disiplin dan bertanggung jawab, tanpa harus punya banyak aturan seperti menjaga anak sekolah dasar.

Harus dikatakan juga bahwa untuk menjadi lebih baik, orang perlu belajar juga dari orang lain yang secara global dikenal baik khususnya dalam sistem dan mentalitas dalam kaitan dengan kedisiplinan.

Alternatif gagasan apa yang penting dimiliki agar fenomena PNS bolos bisa diatasi dengan cara-cara yang baik dan bisa mengubah mental PNS itu sendiri?

1. Kantor perlu punya Pfoertner (pelayan pintu)

Baik istilah dan gagasan ini sangat jelas berasal dari kebiasaan orang Jerman. Tentu kebiasaan yang baik dan sangat mungkin menolong PNS. Pelayan pintu yang dimaksudkan adalah petugas yang bukan sebagai seorang satpam sebagaimana kebanyakan di Indonesia.

Pelayan pintu punya definisi tugas yang penting termasuk mengisi buku daftar hadir pegawai yang bekerja dan beberapa informasi lainnya terkait isi rumah.

Tugas penting itu tidak bisa disepelekan karena dari pelayan pintu itu pegawai belajar melapor saat masuk dan saat pergi. Pelayan pintu punya otoritas yang tidak bisa diatur suka-suka oleh para pegawai. Dia bisa saja mengatakan tidak, jika saja ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi kantor itu.

Ilustrasi terkait solusi alternatif dalam mengatasi PNS bolos, seorang Pfoerterin (pelayan pintu perempuan), ruangan yang dilengkapi dengan scan ident

Jadi, sekali lagi fungsi kehadirannya pada pintu masuk bukan sebagai seorang preman penjaga keamanan, tetapi lebih berkaitan dengan informasi dan kedisiplinan pegawai.

Nah, tantangan untuk konteks Indonesia adalah kompleks perkantoran di tempat terbuka dengan pintu masuk dan keluar bisa dari segala arah. Tentu, kalau sistem bangunan bisa mengkondisikan pegawai-pegawainya keluar masuk  hanya melalui satu pintu, maka sangat mungkin mudah sekali menggunakan sistem dengan menggunakan jasa pelayan pintu.

Sebetulnya tidak sulit bagi PNS karena umumnya mereka punya seragam khusus dan tentunya gampang bagi PNS di Eropa yang tidak punya seragam khusus. 

Namun uniknya bahwa di Eropa mereka tidak tergantung pada seragam atau tidak, tetapi mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab dan kedisiplinan telah menjadi mentalitas yang terbentuk dari dini.

Seberapa penting dan menolong petugas pelayang pintu, sebetulnya itu hanya merupa cara-cara praktis yang menuntun orang kepada kesadaran dan tanggung jawab.

2. Mesin daftar hadir otomatis di depan pintu masuk dengan pola scan identitas

Sekalipun tidak cukup umum di perkantoran menggunakan mesin itu, namun beberapa masih saja menggunakannya.Pegawai yang datang harus menekan jarinya pada alat itu dan otomatis kehadirannya mulai terhitung.

Sistem dan cara seperti itu mengandaikan  hubungannya dengan sistem penggajian berdasarkan jumlah waktu kehadiran. Mesin itu sekaligus berfungsi untuk menghitung tentang jumlah kehadiran di kantor. Demikian juga gaji akan dibayar berdasarkan jumlah waktu kerja pegawai.

Mesin registrasi itu tidak bisa diganti oleh orang lain, karena rupanya menggunakan pola scan identitas.  Nah, tantangan sekaligus bisa menjadi bahan pertimbangan lain di Indonesia.

Daripada ribut tentang aturan, lebih baik sistem gaji pegawai diubah berdasarkan waktu kerja. Jika menggunakan sistem itu, maka PNs akan secara otomatis bertanggung jawab karena berkaitan dengan gaji.

Orang bisa saja sering-sering tidak masuk kerja, silahkan saja, tapi jangan menyesal akhir bulan mesin akan memberikan laporan tentang total waktu kerja dan tentu punya konsekuensi dengan jumlah gaji yang harus diterima.

Indonesia mungkin saja baik dengan cara itu, agar rasa tanggung jawab dan orang perlu belajar menghargai waktu. Tentu supaya ada keadilan. Kenapa orang tidak bekerja bisa punya hak yang sama dengan orang yang serius bekerja?

Golongan gaji kerja tentu boleh-boleh saja, tetapi itu harus dikalkulasikan hingga diketahui berapa standar gaji untuk satu jam kerja. Potongan gaji bisa diatur menurut registrasi jam kerja PNS itu sendiri. 

3. CCTV kantor

Cukup umum perkantoran di Jerman selalu melengkapi pintu masuk kantor mereka dengan CCTV.  Gagasan ini bukan karena untuk melihat kedatangan pencuri, tetapi lebih diperuntukan bagi siapa saja yang tidak disiplin. Pentingkah itu?

Ya, tergantung dari kebijakan kantor. Jika fenomena PNS bolos itu telah menjadi momok yang memalukan, maka CCTV bisa saja menjadi sarana yang mengubah kebiasaan manusia. Bisa saja terjadi  bahwa orang lebih takut CCTV daripada bosnya dan Tuhan.

CCTV kantor bisa saja menjadi sarana efektif untuk mengubah mental manusia bukan saja di kantor, tetapi juga kebanyakan dipakai dalam kaitan dengan disiplin lalu lintas kendaraan di jalan umum.

Rekaman CCTV akan sangat kuat sebagai bukti untuk rekapitulasi jam kerja pegawai. Tentu pekerjaan rekapitulasi itu harus ditangani secara serius, katakan dibutuhkan lagi seorang pegawai ekstra atau oleh pelayan pintu. 

Tiga alternatif di atas sebenarnya menegaskan beberapa hal ini:

1. Kantor instansi pemerintah perlu mempertimbangkan model bangunan dan juga sistem internal yang memungkinan pegawai-pegawainya disiplin.

2. Kemajuan teknologi harus digunakan secara efektif untuk mendukung atmosfer kerja dan karena itu scan identitas harus menjadi bentuk praktis pertanggungjawaban.

3. Transparansi yang didukung oleh sarana CCTV bisa menjadi peluang yang menjadikan PNS waspada dan membangun budaya sadar disiplin.

Demikian beberapa gagasan praktis dan solusi alternatif yang bisa dibagikan terkait tema PNS bolos. Meskipun demikian, tulisan ini lebih merupakan bentuk tukar informasi yang tidak mengikat dan memaksakan kehendak siapapun. 

Bahkan sama sekali tidak bermaksud untuk mempersulit PNS, selain hanya bertujuan untuk mendukung kinerja pemerintah dan mentalitas disiplin dalam diri para pegawai negeri sipil.

Salam berbagi, ino, 18.09.2021