Situs judi online, Mengapa kebijakan belum efektif?

"Tidak ada halusinasi, tapi tadi ditanya level stresnya, yang sudah mengalami kecanduan itu bisa sampai depresi berat, akibat tidak bisa berhenti dari siklus lingkaran setannya," imbuh dia.

Meskipun kebijakan pemerintah terkait pinjaman online (pinjol) ilegal sudah cukup komprehensif, efektivitasnya masih terbatas karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kecepatan perkembangan teknologi dan banyaknya platform pinjol ilegal yang terus bermunculan dengan berbagai cara untuk mengelabui pengawasan. Parahnya juga, ada beberapa kasus Dimana selebgram membuat promosi tentang judol, hal ini sangat menumbuhkan efek yang serius, yang mana media sosial merupakan platform yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Penggunaannya mencakup berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Pemerintah, meskipun sudah berupaya memblokir situs dan aplikasi, sering kali terlambat dalam menangani platform baru yang terus berkembang dengan mengubah nama atau menghindari deteksi. Selain itu, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko dan ciri-ciri pinjol ilegal, sehingga masih rentan terjebak dalam penipuan. 

Sebagian masyarakat yang lebih tua atau yang memiliki akses terbatas terhadap informasi, bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal masih sering dianggap tabu atau tidak begitu dipahami. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang dapat ditimbulkan oleh pinjol ilegal, seperti penipuan, bunga yang sangat tinggi

Untuk membuat kebijakan lebih efektif, perlu ada peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti OJK, Kominfo, dan Kepolisian, agar dapat lebih cepat merespons perubahan dalam dunia digital. Selain itu, edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal dan bagaimana mengenali layanan pinjaman online yang sah harus diperkuat, baik melalui media sosial, kampanye publik, maupun di sekolah-sekolah dan komunitas dan dilakukan secara merata. Pemerintah juga bisa memperkuat regulasi dengan meningkatkan transparansi dan pelaporan kepada publik tentang penyelenggara pinjol yang sah dan ilegal, serta memberikan sanksi tegas dan cepat kepada mereka yang melanggar hukum. Dengan demikian, pengawasan yang lebih ketat, penindakan yang lebih cepat, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan memperkuat kebijakan ini dan membuatnya lebih efektif.