Sepele sih tapi rela konspirasi
Di era digital ini, kita sebagai mahluk sosial tidak henti-hentinya berkomunikasi. Jarak dan waktu tak menghalangi kita untuk bercakap cakap, bisa menggunakan telepon ataupun telepon genggam. Perkembangan telepon genggam atau handphone pastinya didampingi dengan para penyedia layanan atau operator seluler. Operator selular pun hadir dalam beberapa jajaran nama besar, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Namun dari tahun ke tahun sepertinya mulai ada persaingan yang tidak sehat karena bisnis mereka semakin sepi. Seperti ada konspirasi antara pemerintah dan penyedia layanan operator selular.
Konspirasi yang dimasksud di sini adalah kejahatan pencurian pulsa pelanggan oleh operator telekomunikasi. Pencurian oleh operator telekomunikasi ini berkedok penjualan layanan konten yang ditawarkan oleh operator. Alih-alih layanan konten, banyak pelanggan yang merasa tidak mendaftar konten tiba-tiba dikirimi konten tanpa konfirmasi sebelumnya dari pihak operator. Hal ini membuat pelanggan cukup kesal. Saat pelanggan yang merasa dirugikan menelepon layanan konsumen operator, operator seperti lepas tanggung jawab dan memberikan alasan-alasan yang berujung menyalahkan pelanggan sendiri.
Pelanggan sudah melaporkan ini kepada BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) tetapi, tidak hasilnya nihil. Sebenarnya kasus pencurian pulsa oleh operator komunikasi sudah menjadi masalah lama.BRTI pun tidak menindak operator nakal yang mencuri pulsa pelanggan dengan cara mengirim konten tanpa konfirmasi. BRTI pun seolah-olah tidak peduli dengan masalah yang dianggapnya sepele tersebut. Sampai berita tentang pencurian pulsa muncul di media, BRTI pun belum memiliki langkah pasti. Dari beberapa keluhan pelanggan, Menkominfo, Tifatul Sembiring, dituntut harus tegas kepada operator yang “nakal” demi melindungi hak-hak para konsumen.
Jika pengaduan yang tidak kunjung ditanggulangi oleh badan yang berkepentingan, disinyalir ada konspirasi antara penyedia layanan telekomunikasi, layana konten, dan BRTI. BRTI sebagai badan yang khusus ditunjuk pemerintah utuk mengatur regulasi telekomunikasi sebaiknya bertindak cepat. Seharusnya pemerintah melindungin warga negaranya dari hak-hak yang dilanggar oleh para operator telekomunikasi, agar citranya di masyarakat tidak hanya sebagi lembaga pajangan seperti lembaga-lembaga lainnya mengingat citra pemerintah di masyarakat yang kian memburuk.