Dalam sebuah perjuangan, perlu sinergi dari semua pihak untuk mencapai hasil terbaik. Tapi pada kenyataannya, lantaran keterbatasan materi untuk membeli amunisi dapur sendiri, dengan mudah semangatnya patah begitu saja.
"Ya kita lihat saja setelah ada efeknya waktu pembangunan itu selesai," begitu kata seorang tokoh yang sebenarnya punya kekuatan dan kekuasaan untuk mendesak pengambil kebijakan.
Lagi, aku harus bercerita tentang pembangunan Apartemen Nine Residence Kemang di wilayah Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Sekedar catatan, pembangunan tersebut belum mengantongi izin sesuai peraturan yang berlaku di negara ini. Dan aku sebagai pelaku yang kerap teriak memprotes aktifitas itu, kini harus berjalan sendiri dan mulai patah semangat menghadapinya lantaran penguasa setempat dari pihak Walikota, RT, RW, Lurah, Camat hingga Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) diam saja.
Entah apa alasannya, tapi menurut fakta dilapangan, mereka-mereka semua sepertinya tak sanggup memegang mandat yang diserahkan rakyat kepada mereka.
"Akan kami upayakan persoalan ini tidak merugikan pihak manapun," begitu kata petinggi-petinggi setempat. Padahal, ketika rakyat biasa yang membangun atau sekedar merenovasi rumah tanpa izin langsung dibongkar tanpa ampun. Minimal, harus menyerahkan uang suap ketika aparat berseragam cokelat datang sambil tolak pinggang.
Memang, pembangunan tersebut berlangsung tepat di depan rumahku yang ketika siang suara bisingnya terdengar liar dan saat malam juga tak kalah buasnya mengusik istirahat malam. Tapi ini, bukan cuma persoalan pribadi yang harus dibela mati-matian. Di sana, ada persoalan krisis air bersih, limbah, kemacetan arus lalu lintas dan perubahan kultur yang bukan tidak mungkin akan berubah drastis ke arah negatif jika tak diperjuangkan bersama.
Bayangkan, ketika orang asyik tidur dan bermimpi, segala organ tubuhnya harus terkejut akibat gema suara besi yang dijatuhkan dari ketinggian ke tempat yang jauh lebih rendah.
"Braaaangngng," kira-kira begitu suara besi jatuh itu, disusul dengung mesin crane pengangkut bahan cor-an yang tak kalah berisiknya, serta gaduhnya palu beradu dengan kayu atau besi juga.
Tinggallah hati dongkol harus berusaha menikmati gangguan itu lantaran pembangunan dikawal preman berseragam. Sementara pemerintah di garda terdepan, diam saja.
Jelas, peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah diberlakukan pemerintah sejak jauh-jauh hari tidak hanya mengatur persoalan dampaknya terhadap lingkungan sekitar baik itu air atau limbah. Dalam aturan ini, juga ditekankan untuk memperhatikan arus lalu lintas dan kultur masyarakat sekitar. Apakah sudah terpenuhi ? Hanya pengembang dan Tuhan-lah yang tahu.